KITA boleh punya perahu berbeda-beda, tidur di tempat yang berbeda, tapi mimpi harus sama, memperjuangkan implementasi yang menyeluruh terhadap isi Memorandum of Understanding(MoU) Helsiki.
Itulah sari dari ucapan Muzakkir Manaf dalam rapat Koalisi Aceh Bermartabat, Sabtu, 14 November 2015 malam. Pria yang sering disapa Mualem ini juga menegaskan akan mengambil calon wakil Gubernur dari Partai Nasional (Parnas).
Mantan panglima GAM ini mengajak semua pihak di Aceh, khususnya 15 partai yang ada di Aceh termasuk Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Mualem meyakini dengan konsep Aceh Bermartabat yang diusung koalisi akan mampu mengusung kemajuan bagi Aceh.
Untuk membangun Aceh kita punya partai masing-masing punya alat masing-masing. Dan Alhamdulillah ada 15 partai. Dengan koalisi Aceh Bermartabat ini, kita akan merampungkan hal-hal yang belum rampung dalam MoU Helsinki. Jadi kita akan mengambil langkah-langkah implementasi MoU helsinki secara sempurna, katanya.
Untuk itu kata Mualem, dibutuhkan kebersamaan, dukungan dan kerja sama yang baik sesama partai koalisi. Ia mencontohkan selama 10 tahun usia perdamaian, hanya beberapa butir MoU saja yang rampung.
Sekarang di pundak kita lah tanggung jawab untuk merampungkannya. Kita akan sama-sama tempuh jalan ini, sama-sama kita perjuangkan dengan lobi-lobi yang intensif dan terarah ke pusat, lanjut Mualem.
Mualem berharap kepada partai nasional yang memiliki wakil di pusat untuk membantu memperjuangkan implementasi MoU Helsinki secara menyeluruh, karena itu merupakan kepentingan bersama untuk kemajuan Aceh.
Kepentingan Aceh kepentingan kita bersama, kemulian Aceh kemulian kita bersama. MoU Helsinki itu kepentingan kita bersama, sama-sama kita perjuangkan implementasi. Maaf saya katakan, jangan ada anggapan seolah-olah MoU Helsinki itu punya orang Partai Aceh saja, punya orang GAM saja. Intinya MoU itu punya kita bersama, kepentingan kita bersama. Mesti kita cari cara bagaimana MoU ini bisa berjalan maksimal, Mualem kembali menegaskan.
Selain itu lanjut Mualem, ia maju dalam Pilkada mendatang juga untuk kepentingan bersama. Mualem akan mengambil wakilnya dari partai nasional. Nyoë haba geunancéng, haba peunutôh, lôn akan lôn côk waki dari partai nasional. Ini untuk persamaan kita, hana geunancéng nyoë bisa dikatakan han jeut ta tuka lé. Ini yang saya harapkan semoga semua rekan hamfum. Kalau bahasa kami dulu éh beurangkapan jeut, tapi lumpoë beu saban. ujar Mualem.
Alasan Mualem memilih wakil dari Parnas untuk Pilkada mendatang lebih karena melihat realitas politik kekinian di Aceh. Dua periode kepemimpinan pasangan lokal jelas terlihat hasilnya. Aceh masih sulit menggedor Jakarta, karena tidak punya akses politik dengan Parnas. Kita tidak punya pengaruh di Parnas. Sementara kita butuh komitmen pusat yang kuat untuk melanjutkan perdamaian, kata Mualem.
Pada beberapa kesempatan sebelumnya, Mualem juga sering mengeluh tentang sulitnya mengakses kekuatan politik di Jakarta. Sementara urusan Aceh tidak cukup dengan cara formal saja, butuh lobi-lobi. Butuh politisi yang berpengaruh di pusat dan itu hanya dimiliki oleh Parnas.
Ini harus jadi dukungan banyak pihak, jangan lagi hanya berpikir parsial di lokal saja, sehingga mengenyampingkan kelompok lain. Membangun Aceh tidak cukup sesama kita saja, tapi butuh orang lain. Kita ingin Aceh kembali jaya sebagaimana masa lalu, Aceh menjadi disegani kembali seperti masa kerajaan. Alhamdulillah kalau kita sudah bersatu tidak ada yang tidak mungkin. Untuk memajukan Aceh ada di tangan kita masing-masing, kata Mualem.
Mualem juga menyayangkan selama ini ada pihak-pihak yang ingin merongrong MoU Helsinki. Ia menilai kelompok itu merupakan orang-orang yang ingin memangkas keistimewaan Aceh. Mualem tidak mempermasalahkan siapa saja yang akan duduk sebagai Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh, tapi sesuatu yang sudah menjadi istimewa bagi Aceh harus dipertahankan.
Lembaga Wali Nanggroe merupakan keistimewaan Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kita harus mampu meredam upaya-upaya orang yang tidak berkepentingan dengan Aceh yang mencoba mengobok-obok damai dan keistimewaan Aceh, ajaknya.
Sehari setelah rapat Koalisi Aceh Bermartabat digelar, Sabtu malam, 14 November 2015, partai lokal dan partai nasional yang tergabung dalam koalisi juga menandatangani kesepakatan bersama untuk memperjuangkan implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Meuligoe Wagub Aceh.
Petinggi partai yang menandatangai kesepakatan itu adalah Ketua Gerindra Aceh TA Khalid, Sekum Golkar Aceh Muntasir Hamid, Miryadi Amir dari Demokrat Aceh, Muhibbussabri dari PDA, Darmuda dari PNA, politisi PDI-P, PKPI, PKS, PPP, PKB, PBB, PKPI, Hanura, dan Ketua NasDem Aceh Zaini Djalil, serta Partai Aceh.[]