BANDA ACEH – Pembentukan tim khusus untuk mengawal UUPA diperlukan dengan kondisi politik hari ini. Pasalnya, percaturan politik nasional dinilai sangat menentukan gerak laju pemerintah di daerah. Sejak diundangkan, UUPA sudah tiga kali diusik dengan mengesampingkan kekhususan yang melekat pada teritorial Aceh.
“(Pembentukan tim khusus) ini bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) Azwar A. Gani melalui siaran pers diterima portalsatu.com, 12 Agustus 2017.
M@PPA sebagai kelompok properdamain tidak anti dengan perubahan dinamika politik dan sosial di nasional. “Akan tetapi, yang terus kami kawal dan dorong adalah jangan sampai kekhususan yang sudah diberikan dicabut, kemudian kembali timbul konflik untuk memberontak. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Aceh hari ini adalah wilayah NKRI dengan dua sistem,” kata Azwar.
Azwar melanjutkan, salah besar jika ada pihak-pihak akademisi yang melihat lembaga ini tidak berguna. Ia menyebutkan, lembaga ini yang nantinya akan membantu Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPR Aceh, DPR RI, dan DPD RI mengkaji dan memberikan masukan untuk setiap UU nasional yang akan diberlakukan di Aceh. “Jadi lembaga ini tidak pada tahap mengambil keputusan,” ujarnya.