BANDA ACEH – Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) mengapresiasi sikap Muhammad MTA yang memilih mundur dari keanggotannya di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh setelah terlibat dalam struktur Partai Nanggroe Aceh atau PNA. Sikap ini dinilai dapat menjadi contoh bagi pejabat di Aceh yang memiliki peran ganda.
“Untuk persoalan siapa yang akan menggantikan posisi MTA nantinya, saya menyarankan agar Komisi I DPR Aceh memilih anggota yang lulus cadangan,tetapi sosok yang benar-benar memahami lembaga KKR,” ujar Koordinator M@PPA Pusat, Azwar AG, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Senin, 10 Juli 2017.
Dia menyebutkan KKR memiliki tugas yang berat. Lembaga ini juga menjadi indikator penting sukses atau tidaknya keberlangsungan perdamaian di Aceh. Menurut Azwar jika KKR gagal melaksanakan tugasnya maka tidak tertutup kemungkinan Aceh akan kembali terseret dalam konflik.
“Saya tidak meragukan kapasitas mereka yang lulus cadangan, tetapi yang paham betul dengan KKR patut diuji,” ujarnya.
Azwar turut mendesak pemerintahan Irwandi-Nova untuk memberikan dukungan secara serius terhadap kelancaran kinerja lembaga KKR.
“Jangan lembaganya dibentuk, tetapi tidak mendapat dukungan. Ini pelecehan terhadap nilai-nilai perdamaian yang telah disepakati,” katanya.
Secara kelembagaan, kata Azwar, M@PPA akan terus mengawal lembaga KKR dan pemerintah terpilih untuk menyelesaikan persoalan HAM pasca konflik di Aceh.
“Kami akan menjadi penjaga malam untuk jalannya perdamaian, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan merupakan tanggung jawab kita bersama,” kata Azwar A Gani.[]