Ketiga tapol GAM yang masih berada di Thailand hingga kini adalah Syarifuddin Saleh alias Tekong, Ruliansyah alias Pangki, dan Muhammad Zainal alias Komputer.
BANDA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Mukhlis Abe menyambut baik rencana pembebasan tahanan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang saat ini berada di Thailand. Menurutnya sebagai sesama warga Aceh dan ummat manusia, tindakan ini patut mendapat respon positif.
“Kita juga mengucapkan terima kasih atas wacana tersebut dan berharap semua tahanan politik yang belum dilepaskan agar segera dibebaskan, sejauh mereka tidak tersangkut tindakan kriminal dan murni berbuat atas tindakan politik kepentingan GAM masa itu,” ujarnya kepada portalsatu.com, Selasa, 24 November 2015.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan menunjuk beberapa orang dari Aceh untuk membebaskan tahanan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini masih ditahan di Thailand. Salah satu orang yang ditunjuk adalah mantan Ketua HAM Indonesia, Ifdhal Qasim.
“Iya (benar). Sebenarnya ini tidak terbuka untuk umum,” ujar Ifdhal Qasim kepada portalsatu.com melalui sambungan telepon, Senin, 23 November 2015.
Dia mengaku terkejut karena informasi ini sebenarnya masih bersifat rahasia namun telah diketahui oleh publik. Karenanya dia tidak bisa merincikan sejak kapan JK menunjuk dirinya untuk membebaskan tapol GAM tersebut.
“Saat ini belum bisa saya sampaikan dan jelaskan ya,” ujarnya singkat. Selain Ifdhal Qasim, juga terdapat beberapa nama lainnya yang ditunjuk dalam tim pembebasan tapol ini. Diantaranya termasuk mantan Wakil Wali Kota Sabang.
Pembebasan tahanan politik mantan GAM di Thailand sudah pernah mencuat beberapa waktu lalu. DPR Aceh juga sempat mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, untuk membebaskan para tapol tersebut. Namun hingga kini nasib para tapol di Thailand ini belum juga diketahui kejelasannya.
Ketiga tapol GAM yang masih berada di Thailand hingga kini adalah Syarifuddin Saleh alias Tekong, Ruliansyah alias Pangki, dan Muhammad Zainal alias Komputer. Ifdhal Qasim juga tidak mau menyebutkan lebih banyak tupoksi yang dibebankan pemerintah untuk hal ini. Termasuk apakah dia sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah Thailand atau otoritas terkait lainnya.[]
