CERITA tentang setoran seperti kasus Dispora Aceh bukan isapan jempol belaka. Cerita seperti Kadis Pora Aceh, Iskandar Zulkarnen, hanya ketemu apes saja. Namun di balik kisah ini ada sesuatu yang layak ditelisik. Kenapa masalah ini bisa muncul ke publik? Adakah sang kepala dinas amat rakus?
Dia diduga memiliki alasan memeras bawahan. Bisa untuk memenuhi pundi-pundinya atau bisa jadi untuk setoran bagi sejumlah pihak yang mendapuknya di kursi empuk itu. Sebab soal setoran dari bawah ke atas itu hal biasa.
Bohong bila ada pejabat yang mengaku hal itu tidak terjadi. Umumnya itu dilakukan pejabat walau itu amat salah. Dalam kasus ini, Iskandar terbukti gagal mengendalikan anak buahnya. Pembocoran ke publik bisa jadi sebagai perlawanan para bawahannya. Bisa jadi ini bentuk penunjukan hegemoni “asoe lhok” Dispora.
Iskandar memang bukan birokrat. Dia birokrat BKO dari Unimal. Bisa jadi ini sisi lemah dia. Merasa hebat dan kemudian melaksanakan tugas dengan penuh otoritatif. Sehingga dia “ji sipak tumet” oleh anak buahnya.
Semoga kasus ini menjadi pelajaran banyak pihak. Bila ditamsilkan bahwa ketika sudah masuk ke dalam birokrasi maka Anda harus memposisikan diri sebagai kawanan “pancuri tujoh”. Menggarong dan wajib berbagi dengan benar. Bila tidak akan timbul perlawanan oleh kelompok sendiri.
Apalagi pimpinan model Iskandar yang belum pengalaman. Tentu saja jabatan itu akan disasar banyak orang. Maka tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan bila tak ingin tergelincir. Terlepas benar atau tidak, siapapun tidak bisa mengklaim. Tapi publik pasti percaya perilaku itu umum di birokrasi.
Iskandar dan para pembocor adalah “Cina saboh geudong”. Mungkin di Dispora “hana sabe weuek”. Maka dibocorkan ke publik. Inilah potret penyelenggara negeri. Potret pelayan rakyat. Bagi mereka jabatan adalah tujuan. Bukan sebagai alat atau sebuah proses pengabdian. Bukan sarana untuk cuma bekerja sesuai tugas, tapi juga sarana cari lebih dengan berbagai cara.