BANDA ACEH – Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, mengatakan kasus “penyeludupan” uang di Aceh kini menjadi perhatian. Kasus ini, kata dia, bahkan sudah menjadi rahasia umum terjadi di instansi pemerintahan.
Setiap pembahasan anggaran tentu dimonitori oleh lobi-lobi kecil yang dilakukan oknum-oknum DPRA untuk kepentingan tertentu dengan menyisipkan proyek dan sebagainya, kata Askhalani, saat dihubungi oleh portalsatu.com, Selasa, 13 Oktober 2015.
Askhalani mengatakan hal-hal seperti ini bisa diancam untuk tidak diakomodir dengan beberapa kepentingan-kepentingan yang diusulkan.
Nah di sini masuk dugaan-dugaan awal terjadinya makelar anggaran atau begal anggaran. Terlebih hal ini berhubungan dengan agenda APBA-P, begal anggaran ini biasanya main seperti itu, katanya.
Kita bukan fitnah, tetapi hanya meyakinkan bahwa ini benar adanya tinggal perincian dari aparat penegak hukum untuk membuktikan kasus ini, ujar Askhalani.
Menurutnya, hal ini perlu ditelusuri lagi apakah kasus ini hanya isu atau fakta benar adanya pengutipan dana. Tetapi menurut saya ini secara logika hampir menjurus ke fakta, karena tidak mungkin kasus seperti ini direkayasa. Ini sudah ada landasan dan langkah awal untuk ditelusuri lebih dalam, ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Iskandar Zulkarnaen, diduga menagih uang senilai Rp 2 miliar kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Permintaan ini disebut-sebut memicu keributan di Kantor Dispora Aceh.
Informasi Kadispora Aceh mengemis uang ini mulai merebak di dunia maya. Salah satu netizen yang diduga asal Aceh, bahkan turut mempertanyakan informasi tersebut kepada Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan melalui akun facebooknya.[](bna)
