BANDA ACEH – Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, Herman Syah, mengatakan manuskrip memerlukan “bank” untuk penyimpanan, keamanan dan akses. Hal tersebut disampaikannya lantaran banyak universitas di Eropa yang mulai membuka konsentrasi studi manuskrip saat ini.
“Bank Manuskrip namanya. Mampukah (Pemerintah) Aceh? Contoh jih lagee di Eropa, seperti perpustakaan-perpustakaan di Universitas Eropa yang jikubah naskah, dikaji, diteliti, tetapi mandum nyan didanai lee pemerintah (Contohnya seperti di Eropa, seperti perpustakaan-perpustakaan di Universitas Eropa yang menyimpan naskah, dikaji, diteliti, tetapi semua itu didanai oleh pemerintah),” kata Herman Syah kepada portalsatu.com, Kamis, 10 Desember 2015 malam.
Jadi manuskrip-manuskrip yang ada tersebut tidak disimpan di dalam gudang. Sementara output atau hasil penelitian yang bisa diaplikasikan akan diaplikasikan untuk pemerintah.
“Tetapi yang leubeh penting, mandum koleksi nyan membuat ureng-ureng di nanggroe laen yak kaji keunan, diinvestasi untuk yak kaji (tetapi yang lebih penting, semua koleksi itu membuat orang-orang dari luar negeri datang untuk mengkaji manuskrip ke negara tersebut, diinvestasi untuk dikaji),” katanya.
Dia mengatakan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yang sejatinya bisa dijadikan sebagai “bank” naskah atau dokumen juga tidak menyimpan manuskrip. “Awak nyan hana dikubah manuskrip kecuali ata awai na padum digital microfilm (mereka tidak menyimpan manuskrip kecuali punya lama ada beberapa digital microfilm). Tapi itu belum diakses,” ujarnya.
Dia mengatakan kendala saat ini adalah belum adanya komitmen pemerintah yang serius. Jika pun ada, hanya sebatas proyek menghabiskan anggaran di akhir tahun.
“Jadi kolektor hana manfaat. Nyan kaleuh lon bahas, bahwa kolektor manuskrip bukan objek untuk kegiatan manuskrip. Seharusnya kolektor menjadi partner kegiatan (proyek/penelitian) manuskrip,” katanya lagi.
Dia menyarankan pemerintah untuk menggandeng kolektor manuskrip Aceh untuk menjadi mitra kerja. Nantinya para kolektor manuskrip ini dibiayai sebagai orang-orang yang menjaga naskah dan menjadi bagian dari pemerintah.
Menurutnya dengan menjadi mitra kerja, posisi para kolektor manuskrip seperti orang-orang yang digaji oleh pemerintah untuk menjaga benda cagar budaya.
“Lalu kenapa para kolektor tidak dihargai? Dengan demikian, naskah-naskah tetap di masyarakat, naskah-naskah tetap bisa dikontrol oleh pemerintah, mereka belajar bagaimana merawat naskah, sehingga memiliki kesadaran pentingnya naskah yang tidak perlu dijual sembunyi-sembunyi ke luar negeri,” ujarnya.
Di sisi lain dosen ilmu Filologi UIN ini menyarakan agar pemerintah memberikan beasiswa untuk anak-anak para kolektor manuskrip agar mereka bisa belajar tentang dokumen lawas tersebut. Hal ini dinilai penting agar warisan orangtuanya dapat dikaji.
“Ini salah satu “Bank Manuskrip” yang diinvestasi orang tuanya, dapat dinikmati hasilnya oleh anak-anaknya,” katanya.
Dia memaklumi jika selama ini pemerintah kerap beralasan terbatasnya dana untuk khazanah indatu, walaupun berlimpah untuk proyek lain. Menurut Herman, ini merupakan ketidakadilan dalam anggaran pemerintah.
“Para kolektor naskah jangan dipandang lagi (sebagai) pengumpul barang antik. Tetapi mereka yang mewarisi karya-karya ulama terdahulu, yang kini butuh biaya perawatan naskah,” katanya.