Pembentukan Pansel KKR ini merupakan perintah UU yang harus disegerakan.
BANDA ACEH – Tim Pengawal UUPA dan MoU Helsinki menyambut baik pembentukan Tim Panitia Seleksi (Pansel) KKR Aceh oleh Komisi I DPRA. “Ini merupakan langkah baik dalam penguatan perdamaian berkelanjutan di Aceh,” ujar Juru Bicara Tim Pengawal UUPA dan MoU Helsinki, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Senin, 23 November 2015.
Menurutnya, pembentukan Pansel KKR ini merupakan perintah UU yang harus disegerakan walau sebenarnya dalam UUPA secara tegas disebutkan bahwa pembentukan KKR Aceh berdasarkan UU KKR/Nasional.
“Namun disebabkan UU-KKR nasional tidak kunjung diselesaikan oleh pusat, maka itu dianggap kelalaian pusat terhadap tanggung jawabnya. Walau bagaimanapun, sesuatu yang baik itu tetap harus disegerakan demi keadilan, terutama bagi korban,” katanya.
Dia meminta semua pihak untuk memandang positif terhadap pembentukan KKR ini.
“Kita dorong dan kawal agar ini benar-benar untuk mewujudkan perdamaian yang komprehensif,” katanya.
Dia menilai, lima orang tim Pansel adalah orang-orang yang sangat tepat dan berkapasitas dalam hal KKR ini. Menurutnya, latar belakang mereka sudah sangat jelas dan profesional.
Sementara terkait anggaran sejak Tim Pansel dan Komisioner KKR nantinya, dia menilai tidak ada salahnya bersumber dari APBA dan APBN. “Terutama terkait kompensasi dan semacamnya, yang penting komunikasi terus dibangun secara baik (antara) Aceh-Jakarta,” katanya.
“Kita dorong terlebih dahulu Tim Pansel bekerja secara baik dan nyaman sampai komisioner terbentuk, dan terkait hal-hal lain pada pelaksanaan kerja-kerja komisioner tentunya tidak berdiri sendiri karena pemerintah pusat punya tanggung jawab untuk ini,” katanya.
Hal yang terpenting, menurut Muhammad MTA, adalah agenda mewujudkan perdamaian yang berkeadilan. “Kita harapkan semua pihak harus berkontribusi untuk mewujudkan KKR yang baik. Tidak ada pihak yang harus disalahkan, kita bersatu dalam wilayah arsiran-arsiran persamaan,” katanya.[] (*sar)
