JAKARTA Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Keuda Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, pihaknya akan memediasi Gubernur dan DPR Aceh terkait persoalan Rancangan APBA 2016 pada Senin nanti.
Reydonnyzar Moenek (Donny) menyebut pembahasan rancangan anggaran Aceh nyaris deadlock. Pihak eksekutif dan legislatif di Aceh belum juga menyepakati soal Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Padahal KUA-PPAS sifatnya masih cikal bakal APBD.
“Kami akan fasilitasi, kita mediasi dengan cara memanggil Gubernur Aceh dan pihak legislatif pada 28 Desember besok,” kata Donny, seperti dikutip detik.com, Sabtu, 26 Desember 2015.
Donny menyebut, selain Aceh, ada enam provinsi lain yang juga telat mengesahkan APBD 2016. Yaitu, DKI Jakarta, Papua Barat, Papua, Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara.
Pemerintah Daerah (Pemda) Papua Barat diundang berembu di Kemendagri pada 29 Desember. Setali tiga uang, Provinsi Papua malahan belum ada konfirmasi dari Pemda Papua kapan bisa berembuk soal APBD di Kemendagri.
“Untuk Provinsi Kepulauan Riau, baru pekan depan (akan mediasi membahas APBD di Kemendagri). Provinsi Riau juga belum,” kata Donny.
Ada juga Provinsi Kalimantan Tengah yang belum selesai memproses Raperda APBD-nya. Padahal sekarang sudah penghujung 2015. Namun khusus untuk Kalimantan Tengah, Kemendagri bisa memaklumi. “Karena kantor biro keuangan mereka baru saja terbakar,” kata Donny.
Terakhir, Sumatera Utara belum juga menemui kepastian kapankah bakal mengesahkan APBD 2016-nya. Khusus untuk DKI, Kemendagri baru secara resmi akan mengevaluasi Raperda APBD 2016-nya pada Senin besok, saat hari pertama kerja dimulai.
“28 Desember baru bisa secara resmi dievaluasi. Dan kita punya waktu evaluasi 15 hari. Seharusnya Raperda APBD sudah diketok pada 30 November lalu,” kata Donny menyayangkan proses pembahasan anggaran Pemda DKI.
Donny menyatakan, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) kini sudah bisa tak terlambat mengesahkan APBD-nya. Sumbar sudah mengetok palu pengesahan APBD 2016-nya pada 24 November lampau.
“Pada intinya permasalahannya adalah soal komunikasi,” kata Donny yang juga Pejabat Gubernur Sumbar ini.[] (idg) Sumber: detik.com
