Kalau akses mereka terhadap partai mengecil, haruskah partai disalahkan, atau mereka sendiri yang memang yang salah?
Beberapa minggu ini media banyak menulis tentang kritik petinggi Partai Aceh (PA) terhadap partainya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, dua Tuha Peut PA (Dewan Pembina) yaitu Doto Zaini dan Apa Karya. Keduanya menganggap PA telah jauh dari khittah saat dilahir. Mereka menganggap PA sudah meninggalkan rakyat. PA telah jauh dari cita-cita awal partai ini didirikan. Keduanya juga menunjukkan sikap berlawanan dengan arus besar PA di bawah pimpinan Muzakir Manaf.
Namun apakah tudingan itu benar? Apakah kritik itu sepenuhnya datang dari niat baik? Atau cuma muncul dari “post power sindrom“, karena mereka gagal mengusai partai?
PA memang partai yang aneh. Para pendirinya lebih banyak berusaha menguasai partai daripada membesarkan partai. Sepanjang partai ini didirikan selalu penuh dengan intrik elite-nya. Kubu-kubuan amat mengemuka di partai mantan GAM ini. Menjelang Pilkada atau Pileg, perpecahan sesama mereka makin tajam. Apakah ini tradisi mereka atau karena haus kekuasaan?
Menjadi lucu kalau ada Tuha Peut yang mengatakan partai tidak lagi berpihak rakyat. Tidak lagi mendengar rakyat. Setahu kita partai bukanlah eksekutor program. Partai hanya punya orang dan policy. Orang-orangnya yang mengeksekusi policy partai. Artinya, bila PA tidak berpihak rakyat maka orang-orang yang mereka tempatkan di pemerintahan yang salah.
Dalam hal ini, gubernur adalah orang partai yang memimpin Aceh. Beliau diutus oleh PA untuk memimpin pemerintahan ini. Salah siapa kalau ternyata rakyat kecewa kepada partai? Dan kenapa mereka kecewa? Sebab partai tidak memenuhi harapan. Kenapa tidak memenuhi harapan? Sebab orang-orangnya bekerja tidak sesuai keinginan partai. Jadi “bek meurudah u ateuh“.
Hari ini kita berharap para petinggi PA mereposisi pola pikir mereka. Mereka sudah tua-tua. Jadi orientasi pengabdian harus lebih utama daripada kekuasaan. Mereka menilik kembali apakah kekuasaan yang ada saat ini tujuan sebenarnya, atau hanya sebuah proses dari berbagai proses lainnya?
PA lahir dari sebuah proses panjang. Ada perang puluhan tahun atas nama idealisme. Ada perdamian sebagai sarana baru mencapai tujuan. Apa yang sedang terjadi di antara mereka saat ini laksana “teungoh meurupah tuleueng“. Bertengkar bukan karena pokok persoalan.
Kalau akses mereka terhadap partai mengecil, haruskah partai disalahkan, atau mereka sendiri yang memang yang salah? Kenapa mereka menolak bermusyarah? Kenapa suka sekali “suet luwueu droe keudroe?” Siapa yang menjamin cara ini akan sukses memperbaiki semuanya?
Saat ini yang dibutuhkan rakyat, mereka yang mendapat amanah bekerja sebaik mungkin. Eksekutif dan legislatif harus sering bercermin, tentang apa dan bagaimana mereka bekerja. Salah besar kalau mereka malah memperbesar jurang di depan publik. Rakyat tidak lagi bodoh melihat bahwa kegagalan mereka bagian kegagalan partai. Mereka tidak bisa lepas tangan. Jangan lari dari tanggung jawab. Jangan coba lempar batu sembunyi tangan. Saat ini mereka harus banyak merenung.
Apakah korban perjuangan dan rakyat sudah mendapat haknya? Bukankah perang dulu dan damai kini atas nama rakyat? Maka kita minta semua pihak kembali ke khittah dengan sadar. Jangan kedepankan nafsu. Jangan hanya mau dicium tangan, tapi menusuk dari belakang. Perpecahan sesama mereka hanya akan menyuburkan kehidupan kaum oportunis. Kasihanilah rakyat, bukan keluarga atau kroni Anda.[]
