Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah ini mengingatkan bahwa yang perlu dikawal saat ini adalah pasal-pasal terkait dengan persoalan ekonomi
BANDA ACEH – Pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi, menyayangkan sikap para aktivis Aceh yang sibuk mengurusi Pasal 205 Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tentang aturan pengangkatan Kapolda Aceh.
Menurutnya, sekarang ini belum waktunya menggugat dan memperdebatkan masalah tersebut. Masih banyak hal-hal lain yang lebih mendesak yang perlu dipikirkan bersama-sama, terutama terkait dengan kondisi ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran di Aceh.
Untuk apa sibuk-sibuk berdebat masalah itu. Habis energi saja. Bukan hal yang penting sekali itu. Ini masalah pertumbuhan ekonomi Aceh yang tidak sesuai target, pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, kenapa tidak ada yang peduli? ujarnya kepada Serambi, Selasa (10/11).
Seharusnya, hal-hal mendasar seperti itu yang menjadi perhatian para aktivis di Aceh.
Sepertinya aktivis kita sudah sesat, sudah larut dan sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Politik itu memang menarik, tetapi tidak mengenyangkan. Masih banyak perut rakyat Aceh yang perlu dikenyangkan, imbuh Rustam.
Dengan kondisi seperti ini, pihak yang paling diuntungkan adalah Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif. Sebab tidak ada aktivis yang mengevaluasi kerja pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ini terabaikan. Ini tidak boleh. Anak muda juga punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, tukasnya.
Terkait dengan UUPA, Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah ini mengingatkan bahwa yang perlu dikawal saat ini adalah pasal-pasal terkait dengan persoalan ekonomi, yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya terkait dengan suku bunga, hubungan langsung dengan luar negeri, dan pertanahan.
Dalam UUPA Aceh berhak menentukan suku bunga sendiri. Mana hak kita itu? Juga disebutkan Aceh bisa membuka hubungan langsung dengan luar negeri, mana? Belum lagi soal pertanahan. Ini yang mesti kita pikirkan sama-sama. Tagih apa yang menjadi hak kita, pungkas Rustam.
Di luar masalah tersebut, banyak lagi hal-hal yang sebenarnya perlu mendapat perhatian dari para aktivis di Aceh. Seperti program rumah sakit ekskutif, sekolah unggul, dan juga terkait kasus Din Minimi.
Untuk apa rumah sakit eksekutif, kalau hal mendesak yang mendasar belum terpenuhi. Perlu buat sekolah unggul, sedangkan sekolah pokok tidak dibuat. Itu Din Minimi, kenapa tidak diselesaikan secara bijaksana? Jemput dia. Kalau penyelesaian seperti sekarang, investor jadi takut, ujar Rustam Effendi.
Pernyataan pakar ekonomi Aceh, Rustam Effendi yang menilai aktivis Aceh sudah sesat dan larut dengan hal-hal yang tidak perlu, mendapat tanggapan dari Juru Bicara Tim Pengawal UUPA Aktivis Aceh, Muhammad MTA.
Kami mengapresiasikan beliau. Ini merupakan teguran seorang abang yang juga guru bagi kami, bahwa persoalan kesejahteraan rakyat merupakan hal terpenting saat ini di Aceh, tulis Muhammad MTA dalam pesan Blackberry kepada Serambi, kemarin.
MTA mengatakan, pihaknya ikut mengundang Rustam Effendi pada acara konferensi pers dan diskusi Mengawal, Menggugat UUPA dan MoU Helsinki sebagai Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap Rakyat Aceh Senin (9/11).
Kita mengharapkan, mungkin dengan kehadiran beliau bisa memberikan masukan dan peringatan kepada kita semua terhadap persoalan kesejahteraan rakyat. Namun, mungkin karena kesibukan beliau, apalagi beliau adalah akademisi dan dosen di kampus, beliau tidak bisa menghadiri. Kami pahami demikian, kata MTA.
MTA menyatakan, pernyataan Rustam yang menganggap aktivis Aceh sudah sesat, sudah larut dengan hal-hal yang tidak perlu, diterima sebagai teguran serius.
Untuk itu kami terus mendorong dan mengharapkan kepada semua pihak, terutama pihak kampus untuk terus mengingatkan kami, menegur kami apabila memang dalam pandangannya kami salah. Menyoe perlee neutampa, maka neutampa, tukas Muhammad MTA.
Untuk itu, lanjut MTA, pihaknya akan terus mendorong agar Pemerintah Aceh, terutama partai berkuasa, agar merangkul semua pihak, terutama tokoh-tokoh dan akademisi yang secara keilmuan bisa berkonstribusi terhadap kebaikan Aceh.
Saat ini kami sedang mempersiapkan struktur tim sesuai kebutuhan, dan berbagai agenda pertemuan terutama dengan semua pihak, termasuk tokoh-tokoh Aceh dan akademisi agar bisa mendorong kebaikan Aceh, kata dia.
Saatnya kita bersatu, tidak ada labelisasi dan dikotomi politik apa-apa, ini penting untuk masa depan Aceh yang lebih baik, imbuh Muhammad MTA.[] sumber: serambi indonesia
