SEJAK beberapa hari lalu media ini menurunkan sejumlah berita tentang kinerja Pemerintah Aceh tentang isu mutasi kepala SKPA yang dikaitkan dengan rendahnya serapan anggaran. Banyak pendapat terutama para politisi mengatakan bahwa mutasi bukanlah satu-satunya solusi.
Hal ini terbukti sejak berkuasa, rezim Zaini Abdullah Muzakir Manaf (Zikir) terus saja melakukan mutasi pejabat. Bahkan sejak memburuknya hubungan antara Gubernur dengan Wakil Gubernur, mutasi lebih menggila. Tidak ada acuan yang jelas mengapa tiba-tiba seorang dicopot dari jabatannya.
Di Indonesia, mungkin hanya Provinsi Aceh saja yang gubernurnya sesuka hati mencopot dan mengangkat pejabat. Bahkan menabrak banyak aturan. Termasuk pakta integritas yang ditandatangani ketika dilantik, yang salah satu poinnya adalah akan ada evaluasi setelah menjabat enam bulan. Nyatanya mantan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Mahyuzar, dicopot sebelum mencapai masa itu. Hal yang membuat kita tergelitik, semua pejabat yang dicopot pernahkan ditegur atau diperingati sebelumnya? Padahal ini wajib dilakukan atasan sebelum seorang PNS dalam jabatan dilengserkan.
Hanya di Acehlah Gubernur bak raja yang bisa mengganti pembantunya sesuka hatinya. Lucunya para pejabat itu tidak pernah mau membela diri. Misalnya dengan menuntut melalui PTUN. Para pejabat di Aceh bak terkena sindrom abdi dalem. Yang menyerahkan nasibnya kepada sang raja sepenuhnya. Padahal dengan pola pencopotan jabatan yang melabrak aturan tersebut, PTUN bisa saja membatalkan putusan Gubernur tersebut. Bukan semata-mata untuk mengembalikan jabatan, tapi untuk harga diri PNS dan menjamin hak-hak mereka. Ternyata para pejabat dan bekas pejabat di Aceh masih bermental anak jajahan. Sehingga tunduk tanpa reserve pada penguasa.
Kembali ke soal mutasi karena alasan rendahnya serapan anggaran.Benarkah alasan konkret Gubernur yang selama ini suka gonta-ganti kabinet? Mari kita lihat sebuah contoh. Kita melihat daya serap APBA setiat saat di website Percepatan Pelaksanaan Kegiatan (P2K) ABPA. Dari sini akan terlihat apakah benar kinerja yang menjadi alasan pencopotan?
P2K APBA di tahun 2014 mendapat anugerah dari MenPAN RB. Penghargaan ini diberikan sebagai inovasi pelayanan publik untuk pengendalian hulu hilir kegiatan. Bahkan kabarnya pola ini sekarang dipakai Bappenas dan UP2K pimpinan Kontoro Mangkusubroto di era SBY.
Yang menggawangi P2K APBA adalah dr. Taqwallah. Ia sempat menjadi Kadis Kesehatan Aceh menggantikan dr. M. Yani. Belakangan M. Yani kembali menggeser Taqwallah. Setelah M. Yani kembali menjadi Kadis Kesehatan, Taqwallah menjadi staf Ahli gubernur. Di posisi sebagai staf ahli ia hanya bertahan sebentar sebelum dicopot untuk mengakomodir Bustami Hamzah yang dipindah dari sekretaris Baitul Mall.
Kinerja Taqwallah selama menjadi Kadis Kesehatan bisa dicek. Ia tipe penggila kerja, disiplin dan sangat bersih. Ia enggan bersentuhan dengan yang namanya fee proyek dan lain-lain. Kinerja dinas ini di masa pimpinannya sangat bagus. Serapan anggaran selalu berada di jalur hijau. Layanan publik menjadi prioritasnya hingga ke daerah-daerah. Tak ada yang membantah jika Taqwallah ditabalkan sebagai pejabat berprestasi. Baik semasa di dinas maupun ketika menggawangi P2K. Bahkan setelah dicopot dari dua jabatan dalam waktu berdekatan, ia tetap fokus bekerja memimpin P2K. Padahal ini bukan jabatan eselon. Mana ada pejabat di aceh yang sudah dicopot masih tetap bekerja seperti biasa.
Satu lagi mantan Kadis Sosial Bukhari AKS. Kinerja Bukhari semasa di Dinas Sosial juga bisa dilihat di website P2K. Ia diakui banyak pihak sangat berprestasi. Ia seorang pekerja sosial profesional. Belakangan ia dicopot dan dibuang sebagai Kepala Satpol PP.
Adalah Anwar Ishak yang bisa menjadi pembanding berikutnya. Ia dilantik menjadi Kadis Pengairan Aceh pada awal 2013. Tak lama kemudian ia juga dilantik menjadi Kadis Bina Marga menggantikan Zaharuddin yang meninggal dunia. Selain menjadi Kadis Bina Marga, Anwar juga tetap menjadi Kadis Pengairan hingga awal 2014. Anwar menjadi orang yang paling besar mengelola anggaran dengan jabatan di dua dinas basah ini.
Setalah Kadis Pengairan diserahkan kepada loyalisnya yaitu Ir Samsul rizal, Anwar tetap memimpin Dinas Bina Marga. Nah, silakan kembali cek website P2K APBA pernahkah Dinas Pengairan dan Bina Marga yang dipimpin Anwar Ishak berada di jalur hijau atau kuning sekalipun. Sepanjang hampir tiga tahun Anwar memimpin di dua Dinas ini selalu berapor merah.
Contoh lain adalah Dinas Pendidikan semasa dipimpin Anas M Adam.Apakah dinas ini pernah memiliki kinerja bagus? Tapi lihatlah posisi Anwar Ishak sekarang, apakah dia dicopot atau terus mendapat promosi? Begitu juga dengan Anas M. Adam.
Dari sini silakan menilai sendiri apakah benar mutasi di lingkungan Pemerintah Aceh murni berdasarkan reward and punishment. Benerkah Gubernur dan Baperjakat menggunakan aturan dalam mempromosikan dan mencopot seseorang.
Silakan jika banyak pihak menuding Gubernur berlaku bak raja. Benarkah Gubernur punya acuan atau hanya karena bisikan? Salahkah bila ada yang menuding pejabat Aceh berada di antara fitnah dan bisikan. Antara like dan dislike tanpa acuan. Orang-orang di sekeliling Gubernur menjadi penentu sebuah jabatan, bukan penilaian Baperjakat atau murni karena prestasi.[]
