BANDA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Mukhlis Abe, menyesalkan sikap Zaini Abdullah yang terkesan egois semenjak menjabat sebagai Gubernur Aceh. Dia juga menyayangkan sikap Gubernur Zaini sebagai Tuha Peut Partai Aceh yang tidak mencerminkan sebagai seorang pimpinan.
“Doto Zaini harus menyadari siapa yang memperjuangkan dirinya menjadi penguasa di Aceh sekarang. Dia juga jangan bersikap egois dan mementingkan kepentingan pribadi,” kata Muklis Abe kepada portalsatu.com, Selasa, 24 November 2015 malam.
Pernyataan Mukhlis Abe ini menyikapi hasil pertemuan mantan kombatan GAM eks-Tripoli di Hotel The Pade, Aceh Besar, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, para Komite Mualimin Aceh dan Gubernur Zaini turut membahas soal tidak adanya laporan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola oleh KPA.
Doto Zaini dalam pertemuan itu juga menyebutkan tidak akan mengalokasikan lagi dana untuk peningkatan ekonomi anggota KPA dan PA. Menurut Zaini, pada APBA 2013, alokasi anggaran yang dikucurkan sebesar Rp600 miliar diduga diselewengkan oleh para oknum di internal dua lembaga tersebut.
Menurut Mukhlis Abe, seharusnya Zaini Abdullah menggelar rapat dengan KPA dan PA terkait hal tersebut jika memang ada yang salah dalam pelaksanaannya. Namun dia mengaku tidak mengetahui secara persis bagaimana manajemen Partai Aceh karena di luar kapasitasnya. “Itu ada yang lebih berhak menjawabnya. Sementara terkait penyebutan nama saya dalam hal tersebut, harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Zaini. Saya sebagai bawahan, dan kami anggota KPA secara umum siap dipanggil untuk kembali duduk bersama agar permasalahan ini jelas,” kata Mukhlis Abe.
“Bek kha lam rumoh droe, karena saat rapat dibuat oleh KPA, Zaini sering tidak hadir. Zaini bek lage nyamok di luwa kelambu. Malik Mahmud saja hadir setiap rapat yang digelar oleh KPA, tapi kalau Zaini tidak,” katanya.
Dia juga menyayangkan sikap Zaini Abdullah yang kini menyalahkan mantan kombatan di lapangan, termasuk terhadap Muzakir Manaf. “Mualem sebagai penanggungjawab lapangan masa konflik, kenapa sekarang disalah-salahkan,” katanya.
Dia mengatakan sebagai salah satu pimpinan dan orang yang dituakan seharusnya Zaini Abdullah lebih terbuka dengan mantan kombatan GAM secara menyeluruh. Dia juga mengaku kesal dengan tudingan yang disampaikan Zaini Abdullah terkait anggaran APBA 2013 tersebut.
“Sepeserpun belum pernah saya ambil uang dari Pemerintah Aceh. Baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk program atau proyek. Coba dicek ada atau tidak proposal yang saya ajukan ke dinas untuk kepentingan saya semenjak Zaini memerintah Aceh. Yang ada, uang dari kantong saya pribadi yang habis untuk mengusung Zaini di Pilkada tempo hari,” katanya lagi.
Dia mengaku terzalimi semenjak Zaini menjabat Gubernur Aceh. Mukhlis Abe mengaku bahkan namanya ikut tercoreng ketika ada orang datang ke pendopo mengurus proyek APBA, tetapi pihak internal pendopo mencatut namanya. “Saya dengar ada yang bilang kalau soal proyek itu urusan si Abe (menyebut namanya sendiri, Mukhlis Abe),” katanya.
Padahal, terkait penentuan proyek bukan dalam kapasitas dia yang menentukan sebagai orang di luar sistem pemerintah Aceh. “Nama saya malah dikorbankan. Doto Zaini bek lagee leumo ta peuteungoh lam mon,” kata Mukhlis Abe.[]