BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA), Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, pengawalan UUPA adalah tanggung jawab semua masyarakat Aceh mulai dari elite sampai akar rumput. Sebab itu UUPA menjadi tanggung jawab bersama. 

Ia juga mengatakan, UUPA sebenarnya bukan produk DPRA, melainkan produk pemerintah pusat. Hakikatnya UUPA adalah konpensasi dari konflik dan perdamaian Aceh. 

“UUPA adalah produk pemerintah pusat. Selama ini seolah pengawalan UUPA ada di DPRA, sebenarnya UUPA adalah tanggung jawab kita semua masyarakat Aceh,” kata Iskandar dalam diskusi terkait UUPA di ruang Banmus DPR Aceh, Senin, 7 Agustus 2017. 

Sebab itu Iskandar berharap fenomena itu dapat disikapi semua elemen. Ia mengatakan, diskusi itu dapat memunculkan satu konklusi yang menjawab semua silang pendapat. 

“Diskusi ini diharapkan dapat meluruskan silang pendapat dan saya berharap diskusi ini memunculkan konklusi tindakan yang paling tepat,” kata dia.[]