BANDA ACEH – Ketua DPRA, Teungku Muharuddin, mengatakan persoalan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2016 terjadi lantaran tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Setelah mediasi di Jakarta dilakukan, akhirnya kedua lembaga ini menemukan satu titik terang.

“Alhamdulillah sudah selesai dan masalahnya hanya miskomunikasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA,” kata Tgk Muharuddin saat dihubungi portalsatu.com, Senin, 28 Desember 2015.

Ia juga mengomentari isu yang mengatakan bahwa DPRA meminta tambahan anggaran dalam platfon RAPBA 2016.

“Itu isu, darimana asalanya kita pun tidak tahu. Pak Gubernur mungkin mendengar isu yang seperti itu, yang jelas Pak Gubernur setelah kita jelaskan akhirnya mendapat kesepakatan,” kata Tgk Muharuddin.

Akhirnya rapat yang diselenggarakan Senin, 28 Desember 2015, itu mendapatkan kesepakatan di sore harinya. Ketua DPRA mengatakan RAPBA akan kembali dibahas dan akan dihasilkan dalam bentuk qanun.

“Akan kembali dibahas oleh DPRA dan tidak jadi di-Pergubkan,” kata Muhar.[](bna)