LHOKSEUMAWE Pihak eksekutif dan legislatif Aceh diminta untuk meminimalisir konflik terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2016. Hal itu disampaikan Ketua Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe, Haris Munandar, dalam siaran pers dikirim ke portalsatu.com, Senin, 28 Desember 2015.
Lelaki yang kerap disapa Atok ini juga berharap Gubernur dan DPR Aceh dapat bekerja sama dalam melahirkan APBA 2016 yang prorakyat. Selain itu, SMUR juga berharap semua pihak dapat memantau proses penganggaran RAPBA 2016. “Sehingga keputusan nantinya tetap mengarah kepada kepentingan rakyat, ujar Atok.
Atok mengatakan Peraturan Gubernur atau Pergub APBA merupakan solusi terakhir untuk ditempuh. “Kalau memang bisa duduk dengan anggota dewan, lebih bagus duduk kembali. Karena dewan itu dipilih oleh rakyat yang salah satu fungsinya adalah untuk mengurusi masalah penganggaran bersama eksekutif,” katanya.
Menurut Atok, jika Pergub APBA dilakukan dapat dipastikan keharmonisan hubungan antara Gubernur Aceh dengan DPRA akan kembali terusik. Kalau ini terjadi banyak hal akan terkendala ke depan, seperti program-program yang pada ujungnya akan mengganggu kepentingan Aceh secara umum,” ujarnya.
Dia mengatakan hal ini juga berdampak pada masyarakat terutama di sektor pembangunan. “Ekonomi yang tidak stabil dan pastinya akan menjadi polemik baru atau karu sabe droe keudroe,” katanya.[](bna)