Muhibbussabri mengatakan, sebagai orang Aceh ada baiknya seluruh pimpinan partai yang ada untuk menempatkan segala kepentingan di tempat lain.
BANDA ACEH – Ketua Partai Damai Aceh (PDA), Muhibbussabri, mengakui partainya belum bisa mewarnai arena percaturan politik di Aceh secara maksimal. Hal ini disampaikannya dalam silaturahmi lintas partai politik yang berlangsung di Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu, 16 Desember 2015 kemarin.
“Cuman nyoe neu tanyong peu na dukong peu han? Nyan bek neu jak tanyong lee, ku hamok neuh (cuma kalau ditanya apa memberikan dukungan? Itu jangan ditanyakan lagi, saya hajar nanti),” ujar Muhibbussabri bercanda yang disambut gelak tawa pimpinan partai.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf, Win Rimba Raya, Ketua Gerindra Aceh TA Khalid, Ketua Partai Golkar Aceh Ishak Yusuf, Sekretaris Golkar Aceh Muntasir Hamid, Ketua PAN Aceh Anwar Ahmad, Ketua PPP Aceh T Faisal Amin, Ketua PBB Aceh Erly Hasyim dan beberapa petinggi partai lainnya.
Muhibbussabri mengatakan pihaknya merupakan salah satu partai pendukung pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf pada Pilkada sebelumnya. Dia bahkan ikut menjadi juru kampanye pemenangan Zikir pada saat itu.
“Nyan dum, 13 goe jatah kampanye Zikir 11 goe lon (ikot). Dengan perjanjian bak watee nyan, meusaboh rupiah tan geujok peng. Meunyo geujok han ku tem jak ilee, pakon? (itu dia, dari 13 kali jatah kampanye Zikir, 11 kali saya ikuti. Dengan perjanjian saat itu, tidak ada satu rupiah pun uang diberikan. Kalau diberikan saya tidak ikut serta, kenapa?) Saya punya kesombongan tersendiri sebagai anggota DPRA jubir kampanye. Jadi bek neu tanyong peu dukung? (jadi jangan ditanya, apa mendukung?,” ujarnya.
Meskipun begitu, Muhibbussabri mengatakan, sebagai pimpinan partai tidak bisa secara langsung memutuskan hal tersebut. Pasalnya, sikap otoritas tidak baik diperlihatkan dalam memimpin partai. Untuk itu dia belum bisa memberikan gambaran ke mana arah partai yang dipimpinnya dalam pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.
Dia turut menamsilkan posisinya di PDA sebagai “supir” bukan sebagai pemilik partai. Sementara para pemilik merupakan orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Muzakir Manaf atau kerap disapa Mualem. Muhibbussabri turut menjabarkan siapa-siapa saja orang yang dimaksud dekat dengan pimpinan Komite Peralihan Aceh tersebut. Dia kembali menekankan akan membawa PDA di 2017 sesuai intruksi para pemilik partai.
“Meunyo geuyu ba uneun, lon ba u wie, kon dipecat lee ureung po dari supir,” katanya.
Di sisi lain, Muhibbussabri mengatakan ada baiknya arah politik PDA di Pilkada 2017 ditanyakan langsung ke Mualem, sebagai sosok yang dikenal dekat dengan pemilik partai lokal tersebut. “Bek bak lon neu tanyong, bak Mualem neu tanyong (jangan tanya sama saya, sama Mualem ditanyakan),” katanya.
Meskipun secara tersirat arah partai yang dipimpinnya telah memberikan jawaban, tetapi Muhibbussabri mengatakan sebagai legal formal kepartaian, PDA memiliki mekanisme tujuan arah partai. Salah satunya adalah melalui musyawarah anggota partai untuk melahirkan keputusan resmi.
Walaupun begitu, Muhibbussabri mengakui dalam AD/ART PDA mengakomodir dalam kondisi tertentu, ketua partai boleh mengambil sikap untuk menentukan arah kebijakan partai tanpa melakukan musyawarah dan tanpa ada persetujuan dari pengurus semua tingkatan.
“Legal formal memang belum ada. Jadi hana peu lee neu tanyong. Cuma sampai hari ini, ulon tuan hana berani lom ulon peugah, kamoe jak mendukung dron Mualem. Pakon? Meuhi that ureung bangai. Jak ba sira bineh laot, tik sira lam laot, nyoe kutik sira lam laot mangat masen (jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Cuma sampai hari ini, saya belum berani mengatakan, kami akan mendukung Anda Mualem. Kenapa? Nanti akan terlihat sekali seperti orang bodoh. Datang ke pantai bawa garam, lempar garam ke laut, ini saya lempar garam ini agar lautnya terasa asin),” katanya bertamsil.
Pun begitu, Muhibbussabri mengatakan, sebagai orang Aceh ada baiknya seluruh pimpinan partai yang ada untuk menempatkan segala kepentingan di tempat lain. Apalagi dia mengatakan di perpolitikan itu penuh dengan kepentingan, jilat menjilat, dan ajang cari muka.
“Orang Aceh itu punya sikap, walau ada yang mengatakan kita kembali ke DPP, kita kembali ke Pusat, nyoe meudeh, meuno, nyoe urusan Aceh peu harus kembali keudeh? Tapi selaku partai politik ka harus ta peuget meunan. Meuhan digerehem geutanyo. Kon takot cit digerehem lee gob (ini urusan Aceh kenapa harus kembali ke sana? Tapi selaku partai politik kita harus berbuat demikian. Kalau tidak kita akan ditegur. Kan takut juga kita),” ujarnya lagi.
Dia juga meminta semua pimpinan partai politik untuk menunjukkan sikap ke-Aceh-an dan keunikan orang-orang Aceh. Menurutnya pimpinan partai di Aceh itu sedikit nyeleneh dan bahkan tidak jarang “melawan” atasan di Jakarta.
“Inilah keunikan Aceh,” katanya.
Muhibbussabri mengatakan jikapun nantinya ada kesepakatan mengusung dan mendukung Mualem sebagai Gubernur Aceh 2017, tetapi dia memberikan catatan. Catatan yang dimaksud Muhibbussabri ditujukan kepada semua tim yang bakal bekerja untuk pemenangan Mualem.
“Kalau PDA na saboh kalimat, peugah lagee but bek peubut lagee ma. Ladom peugah lagee but peubut lagee na, nyoe kon, peugah lagee but bek peubut lagee ma. Meunyoe sepakat lagee nyoe, lagee nyoe peubut. Meunyoe hana sepakat, peugah dari phon. meunyoe hana beu budok ke bak mata ku teunak singoh. Kalau kita sepakat ini, komitmen kita tandatangani,” katanya.[](bna)
