Diaspora Aceh Kritisi Peringatan 10 Tahun Damai

JAKARTA – Hingga 10 tahun perdamaian Aceh masih dirayakan dengan seromonial, romantisme dan nostalgia. Sewajarnya, memasuki 10 tahun RI-GAM berjabat tangan diselenggarakan dengan menukik untuk mengetahui hal-hal yang belum terealisasi. 

Demikian rumusan kesimpulan yang disampaikan oleh komunitas  Awak Droe Only (ADO) alias Aceh Diaspora yang tersebar di berbagai negara dan daerah, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Minggu, 15 November 2015.

“Mengikuti rangkaian 10 Tahun Perayaan Damai Aceh sejak Sabtu dan puncaknya pada Minggu (15/11), masih berleha-leha dengan serimonial dari meja ke meja seperti tahun lalu. Tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan pelaksanaan selama sembilan tahun MoU Helsinki. Padahal setiap tahun menghabiskan miliaran uang rakyat untuk serimonial ini,” kata Koordinator ADO Teuku Yusra Darma di Jakarta.

TYD, sapaan akrab Teuku Yusra Darma, mengatakan perdamaian di angka 10 lebih bermakna dengan membuka catatan catatan yang belum terealisasi, baik yang bersumber dari Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Aceh. Diakuinya, selain realiasasi dari hal-hal yang bersifat simbolik seperti bendera daerah, logo daerah dan sebagainya, perlu tindakan nyata menawarkan solusi di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

“Angka pengangguran, angka kemiskinan, bayi kurang gizi dan sebagainya terus meningkat. Harusnya, di angka 10 tahun damai Aceh, hal-hal yang miris itu semakin berkurang,” kata pekerja profesional di Jakarta ini.

ADO mengingatkan, pelaku perdamaian Aceh yang diawali sejak Jeda Kemanusiaan dengan puncak pada CoHA Desember 2002 lalu MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 adalah rangkaian yang bersambung. Untuk itu, kepada juru runding GAM dan juru runding RI sejak era Presiden Gus Dur dan SBY layak diberikan tempat khusus untuk mengenang upaya mereka mengakhiri pertumpahan darah di Tanoh Endatu.

“Juru runding kedua pihak layak dihadirkan setiap tahun untuk memperingati konflik yang terjadi selama 30 tahun lebih. Namun yang utama, memperhatikan nasib warga sipil yang terimbas konflik dan perlu didengarkan, bagaimana nasib mereka kini,” kata TYD.

Selain itu, TYD juga mengingatkan agar duet kepemimpinan Abu Doto (Zaini Abdullah) dan Mualem (Muzakir Manaf) bisa kompak dengan saling mengisi. Menurutnya sudah menjadi rahasia umum, antara Gubernur dan Wakil Gubernur tidak harmonis. 

Untuk itu, kata dia, mereka yang berasal dari satu rahim GAM dapat bersatu untuk kemajuan Bumi Tjoet Njak Dhien dengan melepaskan ego pribadi atau kelompok.

“Rakyat ingin melihat Abu Doto dan Mualem satu kata untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan berharap perdamaian di Aceh bertahan jika antara Aceh 1 dengan Aceh 2 tidak sehaluan. Padahal ketika perang dulu, mereka itu kompak dan retak setelah berdamai,” kata Teuku Yusra Darma.[]