PARA lelaki paruh baya dan beberapa wanita duduk bersila di atas terpal biru. Dipayungi terpal biru pula, tanpa dinding dan hanya berlatar sehelai spanduk, seorang pria sedang berbicara. Dia memegang microphone, menggunakan topi pet biru bertuliskan KKN Unsyiah. Jaket hitam membungkus baju kemeja berkerah tanggung. Namanya Dr Husaini Ibrahim, MA.
Husaini merupakan salah satu arkeolog Unsyiah yang fokus meneliti situs Kerajaan Lamuri di Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Kamis, 1 Desember 2016. Husaini hari itu diapit oleh beberapa pria. Salah satunya adalah Kasubid Bidang Ekonomi Bappeda Aceh, Aswar Ramli Paya, di sisi kirinya. Selanjutnya ada Hasan yang bertindak sebagai moderator, dan Ketua Raja-raja Aceh Teuku Raja Zulkarnain.
Sementara di sisi kanan pria berkaca mata itu ada Kasi Sejarah Disbudpar Aceh Yudi Andhika. Belakangan datang pula Kapolsek Krueng Raya Iptu Zaini bersama dua anak buahnya.
Di hadapan Husaini, beberapa warga Lamreh dan penduduk setempat ikut duduk bersila. Tak hanya itu, ada pula pejabat daerah tingkat kabupaten, baik dari Bappeda Aceh Besar maupun Disbudpar Aceh Besar. Di samping itu pula hadir pejabat desa setingkat kepala dusun, akademisi sekaligus peneliti yang juga penasehat Masyarakat Pecinta Sejarah (Mapesa) Teungku Taqiyuddin, Lc, Deddy Satria yang juga arkeolog lulusan Universitas Gajah Mada, dan salah satu Dosen FKIP Sejarah Unsyiah M. Nur.
Suara Husaini yang sedang menjelaskan sejarah Lamuri sayup-sayup dihembus angin Selat Malaka. Pun begitu, semua runut peristiwa Lamuri yang pernah dicatat penjelajah asing sekaliber Cheng Ho, mampu terekam baik oleh warga. Begitu juga kisah pengepungan yang dilakukan balatentara Kerajaan Cola, India, hingga berujung pada penyatuan Dinasti Darul Kamal dan Dinasti Meukuta Alam yang menjelma menjadi Kerajaan Aceh Darussalam.
Meski langit mendung dan tak lama kemudian “menangis”, para peserta Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Situs Lamuri di Lamreh hari itu pantang surut. Ini terlihat dari beberapa pertanyaan dan bahkan pandangan mengenai rencana pembangunan situs cagar budaya Lamuri di kawasan mereka.
Salah satu warga berharap dengan adanya rencana pembangunan ini, dapat menumbuhkan perekonomian penduduk di kawasan Lamuri. Pun demikian, seorang warga lainnya berharap rencana pembangunan di sana tak hanya berkutat pada laboratorium penelitian sejarah saja. Melainkan juga hadirnya museum agar bisa dilihat oleh semua warga–yang menurutnya bisa dinikmati semua tingkat pendidikan manusia.
FGD ini berhenti tepat ketika hujan mulai deras mengucur ke tanah, yang pada saat itu semua agenda diskusi juga telah selesai sesuai harapan.
Lantas kenapa FGD penting seperti ini dilaksanakan di zona inti Lamuri, dengan nuansa. alam terbuka tersebut? “Kita sengaja membuat FGD di masyarakat supaya mereka tidak terkejut di kemudian hari. Kalau misalnya nanti kita buat, ada pengukuran, ini apa, jadi salah informasi. (FGD) ini sekaligus sosialisasi,” kata Kasubid Bidang Ekonomi Bappeda Aceh, Aswar Ramli Paya usai kegiatan kepada portalsatu.com.
Dia menyebutkan pelaksanaan FGD di zona inti bekas Kerajaan Lamuri di Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, sengaja dilakukan Bappeda Aceh karena ingin mengecek langsung reaksi masyarakat di lapangan. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan Bappeda Aceh untuk pengesahan Dana Insentif Daerah atau DID rencana pembangunan situs Lamuri di tempat tersebut.
Menurutnya akan sia-sia DID yang telah disahkan, tetapi masyarakat pada lokasi rencana pembangunan menolak. Apa yang dilakukan hari ini, menurut Aswar, merupakan tahapan awal rencana pembangunan.
“Tapi kalau kita melihat dari semangat masyarakat kan, welcome, terbuka, mereka kan ingin sesuatu itu ada perubahan di daerah dia. Dan apabila pemerintah melakukan pembangunan bisa melibatkan mereka, minimal mungkin bisa mengatasi pengangguran tingkat lokal,” ujar Aswar.
Bappeda Aceh juga sengaja menggelar FGD langsung di zona inti untuk menghindari kepentingan-kepentingan oknum tertentu atas pembangunan tersebut. Sementara untuk tahapan pembangunan, pihak Bappeda Aceh masih menunggu detail perencanaan pembangunan situs bersejarah tersebut. Namun, dia mengakui situs Lamuri layak untuk dilestarikan meskipun masih sebatas penelitian.
“Situs ini layak untuk dilestarikan dan dipertahankan karena terkait sejarah-sejarah kerajaan masa lalu Aceh. Situs ini juga sudah melahirkan beberapa doktor yang melakukan penelitian disini. Alangkah bijak pemerintah ikut melestarikan situs ini sehingga nanti banyak peneliti-peneliti luar yang datang disini. Jadi harapan kita itu adalah peneliti dulu, nanti baru berdampak pada pariwisata. Karena di sekitar sini juga punya view yang bagus,” kata Aswar.
Dia menyebutkan hal yang paling penting saat ini adalah penetapan situs Lamuri ini sebagai cagar budaya. Untuk hal itu, kewenangan penetapan ini berada di tingkat kabupaten kemudian diajukan ke provinsi dan seterusnya ke Pusat.
Seperti diketahui, sudah lama situs Lamuri ini menjadi pusat penelitian sejarawan lokal di Aceh. Sejarawan mancanegara juga pernah mengunjungi kawasan tersebut. Sebut saja diantaranya E. Edwards McKinnon dari Inggris dan Othman Yatim dari Malaysia. Tentunya, sejarawan lokal juga kerap bertandang ke kawasan ini, jauh-jauh hari sebelum kedatangan pihak Bappeda Aceh ke lokasi. Diantara mereka termasuk Husaini Ibrahim, MA yang berhasil meraih gelar doktor berkat penelitiannya di kawasan Lamuri tersebut. Ini belum lagi kegigihan Mapesa yang telah beberapa kali menggelar meuseuraya di “reruntuhan” nisan situs Lamuri.
+++
“ACEH meusyuhu makmu ngon meugah. Masa perintah Iskandar Muda. Raja yang adee, hatee neuh murah. Seuramo Mekkah hu meucahya. Di Aceh na alam peudeung cap sikureung lam jaroe raja, phon di Aceh troh u Pahang, han so tentang Iskandar Muda.“
Petikan hikayat inilah yang kemudian dikutip Dr. Husaini Ibrahim, MA, saat memaparkan runut sejarah Kerajaan Lamuri yang berujung pada Kerajaan Aceh Darussalam. Menurutnya jamak masyarakat yang mengetahui kebesaran Aceh ada pada masa Kesultanan Iskandar Muda pada abad ke-17. Namun, yang perlu dipahami dalam sejarah proses Aceh menuju masa kejayaannya sudah berlangsung lama.
Jauh sebelum Iskandar Muda berkuasa, masih banyak sultan-sultan dan kerajaan-kerajaan lain yang kapasitas kepemimpinannya juga gemilang di kawasan masing-masing. Salah satunya adalah Lamuri yang merupakan kerajaan besar dan juga megah (dikenang) di masa Sultan Iskandar Muda.
Lamuri menurut salah satu calon Dekan FKIP Unsyiah ini, terkait dengan penamaan Lamreh sebagai pusat Kerajaan Lamuri. Adapula yang menyebut kerajaan ini sebagai Lambri. Kerajaan ini diduga menganut kepercayaan Hindu yang dibuktikan dengan adanya beberapa bangunan, berupa benteng dengan konstruksi terpengaruh budaya Hindu. Benteng yang dimaksud adalah benteng Indrapatra di Krueng Raya, kemudian Indrapuri, dan juga Indrapurwa di kawasan Ujong Pancu, Aceh Besar sekarang. Menurut Dr Husaini, benteng-benteng ini merupakan bangunan pertahanan Lamuri (Lamreh), sebagai ibukota Kerajaan Indrapurba.
“Kerajaan nyoe meunyo ta kalon seugohlom Islam, ka berkembang sejak abad ke 5, 6, 7, nyan kana,” kata Husaini.