Temui Kementerian PPN/Bappenas, HRB Usulkan Plyover Kelok 8 Senilai Rp1,38 Triliun Jalan Lintas Subulussalam – Pakpak Bharat

SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin atau HRB mendatangi Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta untuk melobi anggaran terkait percepatan pembangunan infrastruktur vital jalan lintas Subulussalam – Pakpak Bharat.

Dalam kunjungan digelar pada Selasa, 7 April 2026 itu, fokus utama mengusulkan anggaran pembangunan jalan dan jembatan layang (Flyover) kelok 8 di wilayah Kedabuhan Penanggalan tanjakan ekstrem selama ini banyak menelan korban laka lantas, akibat mobil gagal menanjak atau faktor turunan jalan yang curam.

HRB mengatakan untuk mewujudkan pembanguan Flyover di jalan nasional tersebut sangat dibutuhkan intervensi anggaran dari pemerintah pusat melalui Bappenas, karena ini sangat krusial mengingat skala proyek yang membutuhkan biaya besar estimasi kisaran Rp1,38 triliun.

Menurutnya, langkah strategis ini diajukan untuk memutus rantai kecelakaan maut dan kendala logistik akibat longsor yang kerap terjadi di titik paling rawan jalur lintas dari Sumut menuju barat-selatan Aceh tersebut.

“Ini bukti bahwa Pemerintah Kota Subulussalam hadir dan serius memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya sampai ke tingkat pusat. Dengan estimasi anggaran Rp1,38 triliun, proyek ini bukan sekadar pembangunan jalan, tapi investasi jangka panjang untuk keselamatan dan pertumbuhan ekonomi,” kata HRB usai bertemu Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta.

Dijelaskan, proyek senilai Rp1,38 triliun ini diproyeksikan tidak hanya akan mengurangi risiko kecelakaan secara drastis, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah. Kelancaran arus transportasi di Kedabuhan diyakini akan memberikan dampak domino terhadap stabilitas harga pangan dan efisiensi pengiriman komoditas unggulan daerah.

Aksi “jemput bola” ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya berpangku tangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) yang terbatas. Perjuangan di tingkat kementerian diharapkan mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa flyover Kedabuhan adalah kebutuhan mendesak bagi keselamatan warga dan ketahanan infrastruktur nasional.

Langkah diplomasi ini diharapkan segera membuahkan hasil konkret dalam dokumen perencanaan nasional tahun mendatang. Jika usulan ini diterima, Tanjakan Kedabuhan akan bertransformasi dari jalur berbahaya menjadi lintasan modern yang aman, sekaligus menjadi simbol keberhasilan perjuangan daerah di tingkat pusat.

HRB yang merupakan Politisi Partai Gerinda ini menambahkan terkait usulan proyek dengan sebutan Flyover kelok 8 ini sesuai kondisi jalan yang didominasi belokan tajam dan tanjakan serta turunan ekstrem. Filosofinya mengambil dari kode 08 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Deketahui kode 08 melekat pada prabowo sejak masa aktif di TNI AD, khususnya di Satgustor – 81 (Satuan penanganan Teroris) yang dibentuk tahun 1981.[]