Masyarakat Terjangkit Penyakit DBD di Aceh Selatan Meluas

TAPAKTUAN – Serangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan meluas. Berdasarkan hasil diagnosa dokter RSUD Yulidin Away Tapaktuan, terhitung sejak tiga bulan terakhir sedikitnya sebanyak 81 orang warga telah terjangkit penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti tersebut. Meskipun sejauh ini belum ada temuan kasus warga yang meninggal dunia, namun kasus tersebut telah meresahkan masyarakat setempat.

Sekretaris RSUD YA Tapaktuan, Muzhar menyebutkan, berdasarkan hasil rekapitulasi data yang dilakukan pihaknya sejak tiga bulan terakhir, pada bulan September jumlah warga yang terjangkit DBD berjumlah sebanyak 14 orang. Kemudian pada bulan Oktober jumlahnya terus meningkat menjadi 25 orang serta pada bulan November tahun 2016 sebanyak 47 orang.

“Sebanyak 81 orang warga yang terjangkit DBD sejak tiga bulan terakhir tersebut merupakan pasien yang dirujuk dari Puskesmas masing-masing kecamatan. Usia pasien tersebut mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Setelah mendapat perawatan intensif di RSUD YA Tapaktuan selama beberapa minggu, akhirnya pasien tersebut di izinkan pulang ke rumahnya masing-masing karena telah sembuh. Namun ada juga sebagian lagi yang terpaksa harus di rujuk ke Banda Aceh karena trombositnya sudah sangat rendah,” kata Muzhar menjawab konfirmasi wartawan di Tapaktuan, Rabu, 30 November 2016.

Dinkes Dinilai Lamban

Menyikapi persoalan ini, anggota Komisi C DPRK Aceh Selatan, Kamalul, mengatakan dengan terus meningkatnya masyarakat terjangkit penyakit DBD sejak tiga bulan terakhir telah membuktikan bahwa Kabupaten Aceh Selatan sekarang ini sudah “darurat” DBD.

Namun pihaknya menyayangkan meskipun kondisi sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi keresahan luar biasa bagi masyarakat, namun pihak Dinas Kesehatan Aceh Selatan dinilai belum melakukan langkah pencegahan secara maksimal.

“Kami sangat menyayangkan dan mengecam keras sikap Dinas Kesehatan Aceh Selatan karena meskipun sekarang ini jumlah masyarakat terjangkit DBD sudah tergolong sangat banyak, namun belum terlihat langkah penanganan yang serius dari dinas tersebut. Kami menilai Dinkes Aceh Selatan sangat lamban dan terkesan seperti mengabaikan begitu saja kasus yang sudah sangat meresahkan masyarakat ini,” kata Kamalul kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 30 Novemebr 2016.

Legislator dari Partai Golkar ini menyatakan, bukti kurang seriusnya pihak Dinas Kesehatan dalam mengatasi penyakit tersebut terlihat jelas dilapangan karena buktinya dilapangan sekarang ini masyarakat yang terjangkit DBD semakin menunjukkan grafik peningkatan.

“Seperti di Kecamatan Kluet Selatan dan Kluet Timur, setahu saya sampai saat ini belum pernah dilakukan pengasapan (fogging) dan pemberian bubuk abate untuk membasmi jentik nyamuk. Tidak hanya itu, pihak Dinkes juga terkesan kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan cara mengurus bak mandi, membuang sampah dan menutup tempat penampungan air (3M). Seharusnya pola hidup sehat dan bersih itu di gagas oleh pihak Dinkes dengan cara meningkatkan langkah sosialisasi kepada masyarakat. Namun sayangnya hingga saat ini langkah itu belum dilakukan oleh instansi tersebut,” kritik Kamalul.

Menurutnya, akibat lemahnya kinerja Dinas Kesehatan Aceh Selatan telah menyebabkan anggaran dinas tersebut khususnya untuk pencegahan penyakit menular seperti DBD yang telah diplotkan dalam APBK 2016 masih cukup banyak belum habis terserap.

“Terhitung hingga bulan November 2016, masih cukup banyak anggaran yang telah diplotkan untuk pencegahan penyakit menular di Dinas Kesehatan yang belum terserap habis. Ini merupakan salah satu bukti bahwa mereka tidak serius menangani kasus penyakit DBD yang sudah meluas ditengah-tengah masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, Kamalul meminta kepada Bupati Aceh Selatan segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan, Mardhaleta M Taher beserta seluruh jajarannya yang dinilainya berkinerja sangat buruk selama ini. Sebab di saat penyakit DBD telah terjangkit secara meluas ditengah-tengah masyarakat setempat, jangankan turun ke masyarakat meninjau langsung ke lapangan, pejabat bersangkutan justru tidak berada di tempat.

“Oleh sebab itu, kami meminta kepada Bupati Aceh Selatan segera melayangkan teguran keras kepada Kadis Kesehatan Mardhaleta M Taher. Sebab seharusnya disaat kondisi seperti sekarang ini dia harus turun ke tengah-tengah masyarakat melakukan peninjauan secara langsung, tapi justru sibuk ke luar daerah dengan kepentingan dan keperluan tidak jelas. Kondisi seperti ini sangat kami sesalkan, semoga hal ini segera mendapat perhatian serius dari Bapak Bupati,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan Mardhaleta M Taher membantah pihaknya tidak melakukan penanganan maksimal dilapangan. Menurutnya, setiap temuan kasus masyarakat terjangkit DBD pihaknya langsung melakukan langkah pencegahan dengan cara penyemprotan asap (fogging) serta tindakan lainnya.

“Namun langkah fogging tersebut baru dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan langkah penyelidikan epidemiologi (PE) yang bertujuan untuk mengetahui potensi penularan dan penyebaran DBD lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita dimaksud. Jadi atas dasar itu, tidak mungkin di seluruh wilayah yang masyarakatnya terjangkit DBD di fogging, karena bisa jadi penderita DBD itu terjangkit ditempat lain kemudian yang bersangkutan pulang ke rumahnya,” papar Mardhaleta.

Terhadap wilayah yang dinilai berpotensi penularan dan penyebaran DBD berdasarkan hasil PE, pihaknya mengaku telah melakukan langkah pencegahan secara maksimal selama ini diantaranya adalah telah melakukan langkah penyemprotan asap (fogging) untuk membasmi jentik-jentik nyamuk.

Sedangkan terkait anggaran pencegahan penyakit menular, Kadis Kesehatan Aceh Selatan justru menyatakan bahwa untuk saat ini anggaran dimaksud sudah habis terpakai seluruhnya, sehingga tidak benar anggaran yang telah diplotkan dalam APBK tahun 2016 tersebut masih banyak yang belum terserap.[]

Laporan Hendrik Meukek