Zaini Djalil Ajak Politisi Aceh Ubah Paradigma Negatif

BANDA ACEH – Ketua DPD NasDem Aceh, Zaini Djalil, mengajak para pimpinan partai politik untuk membahas lebih lanjut terkait implementasi MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006. Menurutnya dua hal tersebut memiliki materi dan inti yang terlalu dalam serta membutuhkan waktu serius untuk mengkajinya.

“Saya tetap berkomitmen  bahwa kita tidak hanya berbicara tentang MoU, tapi kita tidak berbicara tentang isinya. Kita hanya berbicara tentang UU Nomor 11 tapi kita tidak berbicara tentang isinya. Tidak juga berbicara saat ada permasalahan UU Nomor 11 tapi isinya tidak kita pernah bicarakan. Jadi komitmen juga harus ada diantara kita,” katanya dalam silaturahmi antar partai politik lokal dan partai nasional di Meuligo Wagub Aceh, Sabtu, 14 November 2015 malam. 

Dia juga mengatakan ada kecenderungan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap para politisi saat ini. Paradigma tersebut menurutnya perlu diubah untuk kembali percaya kepada para politisi. 

“Karena kenapa? Seakan-akan ada kekuatan jahat para politisi. Itu sudah terbentuk dalam masyarakat kita. Saya contohkan saja, padahal tidak ada urusan dengan politik, ketika orang yang urusannya berdagang, tapi ketika tipu menipu terjadi, nyan ka i meupolitik ngon tanyo. Tetap orang politik yang salah. Jadi ada ketidakpercayaan. Ini yang saya kira harus kita kembali (positif)kan itu,” katanya.

Dia mengatakan hingga hari ini sikap NasDem terbuka dimana saja. Artinya, kata dia, NasDem dalam berpolitik selalu menyampaikan apa adanya. 

“Saya ingin kita, kalau memang perlu berbeda, kita berbeda. Saya juga ingin tentang sikap di dalam berpolitik, ada ketika misalnya menggunakan tenaga ahli, menggunakan penasehat kita, sering terjadi terkadang-kadang pimpinan kita marah kepada tenaga ahlinya, marah dengan penasehatnya. Saya kira, sebenarnya tidak perlu marah, itu yang perlu kita bayar. karena kita membayarnya untuk berbeda. Sehingga ketika saat kita mengambil sebuah keputusan, itu keputusan yang tepat,” katanya. 

Dia beralasan dengan adanya orang yang berbeda pendapat tersebutlah para pemimpin selalu diingatkan. Jadi, kata dia, kalau ada yang salah dan perbedaan para pemimpin akan mencari cara jikapun itu salah, untuk tidak disalahkan. “Tetapi kalau semua membenarkan, ketika itu berubah maka kita tidak akan bisa membela diri,” ujarnya.

Dia mengaku sangat memahami dengan kondisi politik yang terjadi di Aceh saat ini. Sebagai partai yang juga ikut serta dalam Koalisi Aceh Bermartabat, dia menginginkan ada perlakuan sama dari pimpinan daerah.

“Harus diberikan pemerataan, keadilan, dan persamaan. Itu yang harus ditumbuhkan kita sebagai politisi,” katanya.

Dia juga mengaku adanya perbedaan sikap antara NasDem dengan yang lain. Menurutnya hal tersebut bukanlah sebuah keputusan dan harus dibedakan.

“Keputusannya adalah ketika diberikan keputusan itu pasti. Jangan cek kosong yang diberikan, hanya kita dininabobokan dengan bahasa-bahasa yang lunak tetapi tidak pernah diberi kepastian,” ujarnya. 

Dia mengatakan sebagai partai politik baru di Indonesia, NasDem ingin membawa perubahan di masyarakat. Apalagi menurutnya saat ini sebagian masyarakat sudah percaya pada partai yang didirikan oleh Surya Paloh tersebut.

“Makanya ketika kita memberikan dukungan kepada pemimpin pun, kita harus bisa bertanggung jawab secara penuh,” ujarnya.[]