Videotron dan Kisah Udang di Balik Bakwan

Pekan ini media begitu getol menyorot proyek pengadaan videotron di Dinas Pendidikan Aceh. Dengan anggaran Rp 8,5 miliar proyek tersebut dinilai hanya menghambur-hamburkan uang di tengah merosotnya mutu pendidikan di Aceh.

Ini seakan menegaskan mentalitas pejabat kita yang lebih doyan pada proyek fisik ketimbang peningkatan mutu. Patut diduga, dengan perangai seperti itu, para pejabat terkait akan dengan mudah menguasai aliran dana proyek melalui penerimaan sejumlah fee dari rekanan. Sudah menjadi rahasia umum, fee proyek kerap mengalir ke kantong pejabat terkait. Ibarat kata “ada udang di balik bakwan”.

Bagi Darjo, kasus videotron bukanlah kali pertama ini saja. Diawal 2015 media ini juga menulis tentang videotron milik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Pengadaan videotron masa itu di beberapa titik lokasi. Seperti Simpang PKA samping Masjid Oman. Pasar Lambaro, Sare, Aceh Besar, dan Beureunuen, Pidie. Semua media iklan elektronik itu dibangun semasa Hasanuddin Darjo mengepalai BKPLuh Aceh. Kini proyek yang sama muncul di Dinas Pendidikan. Orang Aceh bilang ini tak ubahnya “kareng tho bileh leubet, peunyaket shet meuriwang teuma”.

Kondisi mutu pendidikan Aceh yang rendah tidak mungkin ditingkatkan dengan videotron. Anggaran mubazir di dinas gemuk ini bukan hanya videotron. Pasti banyak lagi. Gaya hidup Darjo yang flamboyan. Konon lagi menjelang pilkada. Dia pasti butuh dana besar untuk terus dipercaya. Maka jangan heran banyak proyek tak bermanfaat di sana.

Kabar berhembus dari dalam ada banyak lagi proyek model videotron. Seperti pengadan buku revolusi mental. Pengadaan buku PAUD. Pengadaan kedua buku itu tidak mengikuti meknisme buku pendidikan. Karena semua buku yang digunakan di sekolah wajib lulus verifikasi Pusat Perbukuan Kemendikbud. Lucunya ada buku untuk PAUD. Padahal pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dibutuhkan adalah APE ( alat permainan edukatif). Proyek model begini diduga bertujuan untuk mengejar rente.

Kita amat kasihan dengan pendidikan Aceh. Uang menumpuk di propinsi. Tapi pejabatnya bukan berpikir untuk pendidikan. Malah menjadikan dana pendidikan untuk bancakan. Berpikir bagaimana mendapat rente sebesar besarnya. Namun apakah Darjo seorang penyebab semua ini? Darjo dipercaya Gubernur menggantikan Anas M Adam. Tidak jelas bagaimana Gubernur mempercayai Darjo. Padahal dia punya segudang kasus hukum di masa lalu.

Beberapa bulan lalu dalam kasus kasbon Aceh Tenggara. Hakim Tipikor Banda Aceh dalam sidang Malek Hamdani merekomendasi ke jaksa untuk memeriksa Darjo. Tapi rekomendasi ini menguap di jaksa. Maka alangkah anehnya Gubernur kita mempertahankan pejabat model begini.

Pemberitaan yang masif tentang Darjo jelas menjatuhkan kredibilitas Gubernur. Apalagi kalau Gubernur mau maju lagi dalam pilkada 2017. Apa tidak berpikir bahwa ini menjadi citra buruk bagi beliau? Hemmm…, indatu orang Aceh menyebut tabiat ini sebagai “meusom di likot peulincot, meulimbot ngon jeu, bangke gajah bek toeb ngon on birah”, semua akan tampak kepermukaan.

Kita tidak habis pikir, di satu sisi Gubernur butuh simpati publik. Tapi di sisi lain memelihara pejabat yang dibenci publik. Mungkinkah Darjo telah meracuni Gubernur? Dengan rente dan mulut manis? Kita tak yakin Doto Zaini senaif itu. Lebih 30 tahun di pengasingan demi perjuangan. Tak mungkin menggadaikan diri dengan segepok uang.

Ataukah Gubernur dibutakan oleh orang sekelilingnya. Mereka menutup mata Gubernur sambil menarik rente dari pejabat korup? Semoga semua salah. Dan tentu rakyat tidak bodoh menilai. Bahwa bila kita hidup di comberan tidak mungkin tubuh tak berkuman. “Meunyoe asai dari tikoh, teutap lam broh meuraba-raba”.[]