BEBERAPA bulan ini Unsyiah diguncang beberapa kasus. Namun yang cukup mengemuka adalah kasus matinya akreditasi salah satu jurusan, sehingga alumninya gagal menggapai cita-citanya.
Minggu ini Unsyiah kembali terguncang. Kali ini Unsyiah didemo oleh mahasiswanya sendiri. Pasalnya pihak rektorat memberikan skors kepada sejumlah mahasiswa karena dianggap melanggar. Ada apa dengan semua ini?
Publik tentu tak elok melihat ini. Kedua kasus tersebut jelas muncul karena adanya miss manajemen Unsyiah.
Dalam kasus pertama, seharusnya Unsyiah fokus dan tidak remeh. Bila perlu di tingkat rektorat ada tim yang khusus mengurus akreditasi. Sehingga tidak timbul masalah seperti keterlambatan yang pada ujungnya merugikan lulusan.
Sementara untuk kejadian kemarin tidak elok rasanya jika Unsyiah didemo mahasiswanya. Apakah karena mahasiswanya yang kurang ajar sehingga berani menghujat manajemen almamaternya? Atau memang ini akumulasi dari kekecewaan mahasiswa kepada manajemen Unsyiah?
Namun ingat kedua hal ini harus dilihat sebagai bentuk gagalnya Unsyiah sebagai lembaga pendidikan. Di era kini, pendidikan harus terselenggara sedemokratis mungkin. Jadi hal-hal yang menjurus ke otoriter harus dihindari. Maka hukuman terhadap 10 mahasiswa oleh rektorat Unsyiah terkesan kurang memperhatikan aspek mendidik.
Menonaktifkan mereka dan menghanguskan SPP yang sudah mereka bayar adalah tindakan lebay. Banyak cara lain yang lebih mendidik untuk menghukum mereka. Misalnya mewajibkan mereka untuk kuliah sebulan penuh atau diberi tugas tambahan semacam kerja sosial untuk mendidik mereka.
Intinya hukuman harus dalam koridor mendidik bukan membunuh karakter mereka. Kampus Darussalam adalah jantung hati rakyat Aceh. Mereka telah mengisi setiap ruang kehidupan kita. Tsunami dan pascatsunami adalah musibah terbesar bagi Darussalam.
Saat tsunami banyak dosen meninggal. Namun musibah terparah adalah setelah tsunami. Kebanyakan dosen meninggalkan tugas. Mereka bekerja atau menjadi mitra dengan banyak pihak dalam rangka rehab rekon. Mereka meninggalkan tugas demi penghasilan besar. Imbasnya jelas membuat degradasi mutu kampus itu.
Kini, seharusnya setelah semua itu selesai, mereka mau menebus “dosa”nya. Mereka harus kembali bekerja sebagai pendidik. Mereka harus mengembalikan marwah Darussalam. Untuk itu kampus Darussalam harus mereposisikan kembali kiprahnya untuk menjadi jantung hati masyarakat Aceh. Aceh membutuhkan mereka.
Lihat batapa mirisnya kondisi Aceh hari ini yang sudah diibaratkan seperti “aneuk agam saboh” dari saudagar kaya. Banyak harta tapi tidak pandai memanfaatkan. Ini juga tidak lepas dari lemahnya mutu pendidikan kita. Terutama lemahnya mutu lulusan perguruan tinggi.
Maka jangan kecewakan para “indatu” kita. Mereka sudah bersusah payah mewujudkan pembangunan universitas di nanggroe Aceh. Mereka hanya butuh bukti bahwa idealisme mereka tercapai. Jangan jadikan kampus sebagai alat kekuasaan otoritarian rektorat.
Jangan jadikan alat legalitas bagi sebuah kekuasaan politisi busuk dipanggung kekuasaan. Unsyiah harus menjadi taman surga bagi pendidikan Aceh. Unsyiah harus melahirkan intelektual penerobos kebuntuan. Para problem solving. Bukan menghasilkan oligarki atau para pemburu rente.
Dan satu hal lagi, kembalikan dunia kampus sebagai lembaga pendidikan. Bukan sebagai batu loncatan ke dunia lain. Saat ini sepertinya bukan capaian akademis yang menjadi kebanggaan. Tapi bagaimana mereka mengakses kekuasaan. Para dosen berlomba menjadi birokrat. Berlomba mengakses kekuasaan. Ini memperburuk nama baik kampus itu.
Lihat sejumlah dosen kita menjadi birokrat. Apa prestasi dan capaian mereka. Bahkan buruknya kinerja pemerintah saat ini tidak lepas dari peran orang kampus. Sejumlah staf khusus, staf ahli dan tim asistensi kepala pemerintahan adalah dosen. Hasilnya apa? Mereka menjadi hambasahaya bagi sebuah kekuasaan busuk dan lemah.
Orang-orang kampus itu bukan ingin berbuat untuk sesuatu yang baik bagi Aceh. Mereka adalah oportunis dan diduga penyuka rente haram. Mereka inilah yang kemudian menjadi para perusak Aceh dan kampusnya. Masya Allah.[]