Terkait Sengketa RS Fakinah, Safaruddin Minta Fadli Zon Tarik Surat untuk Kapolri

BANDA ACEH – Kuasa Hukum Rumah Sakit Teungku Fakinah, Safaruddin, SH, meminta Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon, untuk menarik kembali surat yang ditujukan kepada Kapolri soal Yayasan Rumah Sakit Teungku Fakinah. Pasalnya, Safaruddin menilai, surat yang ditandatangani Fadli Zon tersebut merujuk kepada surat pimpinan Komisi III DPR RI yang dinilai tidak berimbang.

“Beberapa waktu lalu, pihak Siti Maryam melaporkan kepada Komisi III (terkait sengketa Yayasan RS Teungku Fakinah). Seharusnya, Komisi III memanggil kedua belah pihak untuk dengar pendapat, bukan langsung menyurati Kapolri,” ujar Safaruddin, SH, menjawab portalsatu.com, Rabu, 11 Januari 2017 siang.

Penarikan kembali surat tersebut, menurut Safaruddin sangat tepat karena Komisi III sebelumnya mendengar pendapat dari sepihak dan tidak memintai keterangan dari kliennya, dr. Muhammad Saleh Suratno. Padahal, kata Safaruddin, kliennya dinyatakan menang atas kepengurusan Yayasan RS Fakinah berdasarkan keputusan pengadilan sementara. 

“Putusan pengadilan sementara seperti itu (Saleh Suratno menang), sudah incrah dan sudah dieksekusi oleh pengadilan. Ka selesai, ka sah nyan. Jadi yang eksekusi itu pengadilan, kalaupun eksekusi, bukan kita yang eksekusi. Pengadilan yang eksekusi. Pane na eksekusi le awak nyan. Nyan kon lagee bandet nyan, lagee mafia,” kata Safaruddin. (Klik disini untuk melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2502 K/Pdt/2014 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung)

Dia juga menyesalkan aksi eksekusi aset Yayasan RS Teungku Fakinah yang dilakukan pihak Siti Maryam, dengan melibatkan preman dan bahkan menyertakan Din Minimi. Seperti dalam rilis yang disampaikan ke media, Safaruddin menuliskan, pihak Siti Maryam juga merusak beberapa pintu di rumah sakit karena ingin mengusai kembali kepemilikan yayasan. 

“Tetapi tidak berhasil. Kemudian pada 8 Januari 2017, sekira pukul 17.00 WIB, pihak Yayasan dan Tim Pengacaranya menyerbu rumah sakit, membongkar beberapa pintu yang pernah dibongkar sebelumnya, mengeluarkan seluruh pasien dari rumah sakit, menggembok pagar rumah sakit, dan menutup total oprasionalnya sampai seluruh perawat dan pekerja dilarang masuk ke rumah sakit.”

Kuasa Hukum Saleh Suratno menyebutkan pihaknya sudah melaporkan kasus penyerangan dan pengrusakan tersebut ke Polsek setempat dan Polres Banda Aceh. Pada awalnya, personil Polsek sempat mendatangi lokasi meskipun kemudian balik kanan meninggalkan RS Teungku Fakinah setelah berkoordinasi dengan Polres Banda Aceh.

“Sampai saat ini Rumah Sakit Teungku Fakinah telah ditutup total dan dijaga oleh beberapa preman bayaran dari Yayasan. Dalam eksekusi mereka pada 8 Januari 2107 juga diperlihatkan surat Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang kami sebutkan di atas,” kata Safaruddin.

Dia juga menyesalkan polisi berdiam diri dan terkesan membiarkan aksi premanisme tersebut. “Intinya kita menyurati Wakil Ketua DPR Fadli Zon agar surat itu menarik kembali. Karena Komisi III juga mendengar informasi yang salah, sepihak lagee nyan,” ujar Safaruddin.[]