‘Tak Boleh Lagi Uang Habis, Tapi Tak Manfaat Buat Rakyat’

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Asman Abnur menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Ke depan tidak boleh lagi terjadi, anggaran terserap habis tanpa hasil.

“Tidak boleh terjadi lagi, uang habis tapi hasilnya tidak ada yang bermanfaat untuk rakyat,” ujar Asman di Jakarta, 14 Mei 2017.

Asman mengungkapkan, banyak daerah yang mampu menyerap anggaran dengan baik, administrasinya pun betul. Mulai dari bukti perjalanan dinas dan lainnya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Bahkan setiap tahun ada daerah yang laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hal itu sering menjadi kebanggaan bagi kepala daerah. Tapi pertanyaannya, ada tidak hasilnya yang bermanfaat bagi masyarakat? Apakah indeks gini (ketimpangan pendapatan) makin kecil? Apakah kemiskinan berkurang? Dan apa hasil pertaniannya meningkat,” katanya.

Menurut Asman, semua penyerapan anggaran tersebut harus bisa diukur lewat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga bukan sekedar tertib administrasinya. Tapi lebih dari itu, harus ada efektivitas dan efisiensi. Dirinya berpendapat, apabila SAKIP seluruh instansi pemerintah bagus, akan terjadi efisiensi luar biasa.

“Tapi saat ini 30-40 persen di daerah, antara perencanaan dan pelaksanaan program tidak nyambung,” tegasnya.

Asman mencontohkan, dalam suatu instansi ada program irigasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun pada fakta di lapangan, ada irigasi tapi sawahnya tidak ada. Akibatnya, lanjut dia, irigasi yang sudah dibangun dengan anggaran yang besar tidak bermanfaat. Mestinya, irigasi dibangun untuk mengairi sawah, sehingga panen meningkat.

“”Masih banyak program yang tidak jelas, yang ujung-ujungnya supaya mendapat honor,” keluhnya.

Contoh lain dari penyerapan anggaran yang mubazir, tambah Asman, program pembibitan. Kegiatannya hanya diisi aktivitas seminar, studi banding yang tidak ada hasilnya.

“Karenanya, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus paham dengan anggaran, jangan hanya dipercayakan kepada anak buahnya. Jangan lagi muncul anggaran yang tidak jelas atau anggaran siluman,” tegas Asman.[] Sumber: liputan6.com