Assalamualaikum Bung Surya…
Kemarin kami iseng-iseng membahas tentang pernyataan bung menentang politik bendera di sebuah media online yang dilakukan oleh perwakilan rakyat dan Pemerintah Aceh sebagai perwakilan pemerintah pusat di Aceh, yang menurut bung bukan prioritas dan menghabiskan energi saja, tentu sangat menarik pernyataan bung sebagai salah seorang tokoh politik nasional yang dengan gamblang dan tegas men-judge Pemerintah Aceh kurang kerjaan atau mis-orientasi dan mubazir.
Sebagai perwakilan rakyat yang tergabung dalam forum bersama legislator Partai Aceh DPR kabupaten dan kota ban sigom Atjeh, tentu menarik bagi kami mencermati pernyatan bung yang tanpa merasa bersalah menuduh kami memakai jurus mabuk yang dianggap oleh masyarakat sudah usang. Tentu kami tidak perlu bertanya masyarakat mana yang Bung maksud. Walaupun sangat jelas, sebagai legislator di tiap kabupaten dan kota jumlah kami 181 orang dengan perbandingan setiap kursi yang diperoleh oleh legislator Partai Aceh rata-rata bukan kursi patah dengan harga rata-rata lebih kurang 5.000 per-orang. Itu belum termasuk DPRA dan persentase kemenangan pasangan Zikir di Pilkada yang lalu.
Kami tidak akan bertanya masyarakat mana yang bung maksud, karena kita sama-sama punya partai. Kami hanya mencoba untuk memakluminya, karena di akhir pernyataan bung juga menyiratkan seakan-akan Bung-lah yang lebih mengenal Tuhan dan lebih memahami hakikat kesederhanaan Aceh.
Bung juga menyiratkan bukanlah orang yang suka dengan retorika politik. Jadi kami tidak mungkin membantah Bung, karena kami yakin kawan-kawan bung sesama tokoh politik di tingkat nasional juga sudah paham, bahwa bung adalah tokoh yang bisa dijadikan panutan baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Bung Surya…
Bagi kami legislator dari Partai Aceh selaku perwakilan masyarakat di tiap kabupaten dan kota punya tanggungjawab moral yang lebih besar untuk terus mengawal implementasi MoU Helsinki secara menyeluruh. Karena dengan begitulah damai akan abadi. Bagi kami, perkara kesejahteraan harus sejalan dengan perkara keamanan, tidak boleh ada yang didahulukan atau sebaliknya. Entah menurut Bung.
Bung Surya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap luasnya pengetahuan yang bung miliki, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan:
1. Bahwa, bagian terpenting dari sebuah kebijaksanaan adalah mengetahui batas pengetahuan sendiri. Mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang tidak kita ketahui. Mengetahui apa yang kita pahami dan apa yang tidak dipahami oleh orang lain. Mengetahui apa yang kita ucapkan dan efek dari ucapan tersebut terhadap orang lain.
2. Bahwa, gebrakan yang kami lakukan bersama DPRA bukanlah jurus mabuk untuk memenangkan pemilu seperti yang bung tuduhkan. Karena kalau hanya untuk memenangkan seorang gubernur, tanpa ini pun Insya Allah kami pasti menang. Tetapi lebih pada kekhawatiran terhadap nasib perdamaian bila UUPA tidak berjalan sebagaimana mestinya setelah satu dekade berlalu tanpa makna.
3. Bahwa, bendera dan lambang bukanlah permainan issu untuk memperluas kekuasaan. Tapi seperti bung dan yang lainnya tahu, Qanun Nomor 3 tahun 2013 telah dijadikan lembaran daerah, tapi sampai sekarang tidak bisa dilaksanakan. Jadi untuk bung ketahui, kami mendesak hal ini bukan karena bendera-nya saja, tapi untuk menyelamatkan kewenangan, marwah dan kewibawaan Pemerintah Aceh sesuai dengan komitmen perdamaian.
4. Bahwa, nota kesepahaman yang ditandatangani oleh GAM dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki tidak hanya membangun kesepahaman di bidang politik dan hukum. Tapi juga kesepakatan untuk memahami faktor psikologis orang-orang yang terlibat semasa konflik. Jadi menurut kami, MoU Helsinki adalah sebuah kesepahaman yang tidak boleh ditelaah sembarangan dengan kacamata hukum, sosial dan budaya. Konon lagi kacamata orang buta.
Biasnya pemahaman aktor politik dalam memahami substansi permasalahan, membuat mereka melihat orang lain dari posisi mereka masing-masing, menterjemahkan sendiri dengan tujuan masing-masing pula, sehingga mereka memandang MoU seperti ureueng pajoh keukarah. Tidak penting bagaimana keukarah itu terajut yang penting mengenyangkan. Inilah salah satu faktor yang sering menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
5. Bahwa, persoalan bendera adalah persoalan yang phui ta kalon ghon ta tijik. Bung Surya menganggap bendera bukanlah sebuah azimat yang mengenyangkan. Bahkan Bung menghujat Pemerintah Aceh salah dalam menerapkan skala prioritas. Tapi Bung Surya, pemerintah Pusat dan kita semua tidak boleh lupa, bahwa perdamaian ini sebenarnya masih menyisakan luka yang mendalam di hati para kombatan.
Tidak semua dari mereka mampu dan mau memahami geliat dan proses sebuah perdamaian. Bukankah Bung sudah merasakannya sendiri kejadian di Kantor Nasdem Pirak Timu, Aceh Utara beberapa waktu yang lalu?
Doktrinisasi perlawanan bersenjata yang telah melekat di hati para pejuang selama puluhan tahun, tidaklah semudah menghapus debu dibingkai foto.