Dewan Pijay Kritik Baitul Mal

MEUREUDU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pidie Jaya dari Fraksi NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) menilai Baitul Mal tidak transparan dalam mengelola dana infak. Padahal dana itu merupakan dana umat yang penggunaan harus tepat sasaran dan transparan.

Kritikan tertuang dalam laporan Fraksi NasDem yang dibacakan Muslim M. Adam dan laporan Fraksi PAN dibacakan Tgk. H. Yusri Abdullah pada sidang penyampaian pendapat akhir terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun anggaran 2016, Rabu, 18 Oktober 2017.

“Kami meminta kepada Baitu Mal dalam menggunakan dana infak dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan transparan. Jangan sampai terjadi seperti selama ini, dana umat itu dikelola terkesan tertutup,” kata Muslim.

Dia menilai adanya penggunaan dana publik di Pidie Jaya untuk kepentingan politik pemimpin dalam hal pencitraan. Padahal hakikatnya dana infak punya tanggung jawab secara vertikal dengan Allah dan dengan umat secara horizontal.

Hal senada diungkapkan Tgk. Yusri Abdullah, bahkan pihaknya menemukan kejanggalan dalam hal penggunaan atau realisasi anggaran Baitul Mal pada tahun anggaran 2016.

“Fraksi PAN sangat menyesalkan terhadap kinerja Baitul Mal Pidie Jaya, karena banyak sekali penggunaan infak tidak tepat sasaran. Di pos Infak ini kami perlu dipertegaskan banyak terjadi kerancuan penggunaan anggaran,” kata Yusri.

Dia menjelaskan kerancuan di antaranya penyaluran infak yang tidak ada aturan hukum, sehingga terindikasi penggunaannya dilakukan menurut selera dan kehendak pimpinan Baitul Mal. Hal itu terungkap saat mereka menanyakan pada kepala sekretaruat Baitul Mal, yang bersangkutan bekerja atas petunjuk pimpinan bukan atas dasar hukum dan aturan.

Di samping itu, lanjut Yusri, pihaknya menemukan adanya indikasi manipulasi penggunaan dana infak yang di antaranya munculnya beban administrasi pada Bank Aceh sebesar Rp 104 juta.

”Penggunaan dana infak di Baitul Mal yang tumpang tindih dengan biaya rutin kantor yang telah ada dalam DPA Sekretariat Baitul Mal,” kritiknya.[]