BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diminta segera mengambil langkah tepat untuk mengantisipasi meluasnya potensi kerusuhan di Aceh Aceh Singkil. Langkah cepat dan tepat diperlukan agar kasus itu tidak terulang lagi di Aceh Singkil serta tak menjalar ke kabupaten/kota lainnya.
Hal itu disampaikan Ketua Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Provinsi Aceh Iswadi, M.Pd., melalui pernyataan tertulis diterima portalsatu.com, Sabtu 17 Oktober 2015.
Iswadi mensinyalir ada aktor intelektual yang memafaatkan situasi untuk memperkeruh situasi di Aceh Singkil. Akan tetapi, ia optimis polisi dapat menggungkap semua aktor tersebut.
Di tengah suasana seperti itu, Pemerintah Aceh tidak boleh sedikit pun lengah, apalagi isu SARA yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu sangat efektif untuk menyulutkan konflik berkepanjangan, ujar mantan Pembantu Dekan III FKIP Universitas Serambi Mekkah itu.
Iswadi menyebut aparat keamanan perlu menelusuri duduk persoalan kasus tersebut. Jika diperlukan, kata dia, aparat keamanan dapat memeriksa Bupati dan Waki Bupati Aceh Singkil untuk mengungkap fakta yang sebenarnya agar polemik di tengah masyarakat segera dituntaskan.
Dengan begitu semua pihak akan mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya, dan Pemerintah Aceh bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan semua masalah yang ada, kata akademisi muda yang saat ini berdomisili di Jakarta itu.
Iswadi menilai penting Pemerintah Aceh memfasilitasi pertemuan kelompok-kelompok yang bersengketa. Kata dia, mestinya setiap persoalan bisa diselesaikan dengan dialog, selain itu aturan hukum juga harus ditegakkan secara konsisten.
Ia menambahkan, aturan mendirikan rumah ibadah sudah ada dan semua pihak diharapkan mematuhi ketentuan tersebut. Jika semua persyaratan sudah dipenuhi tentu tidak ada hal yang sulit, termasuk kesepakatan untuk membongkar bangunan yang tidak memiliki izin.
Pemerintah Aceh harus mengambil alih eksekusi tersebut karena Pemerintah Aceh Singkil sudah terbukti gagal dalam hal tersebut, ujar Iswadi.
Menurut Iswadi, jika rumah ibadah tanpa izin tidak segera dibongkar, dikhawatirkan pihak-pihak tertentu yang tidak suka Aceh damai akan kembali bermain. Dengan demikian dikhawatirkan konflik serupa akan terulang kembali, katanya.[]