Reza Idria: Pemerintah Aceh dan DPRA Harus Tuntut PEMA Demonstrasikan Kemampuan Teknikal dan Finansial

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyatakan “Setelah melewati penantian panjang selama 44 tahun sejak 1976, Aceh akhirnya memiliki wewenang untuk mengambil alih pengelolaan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara”. 

Pernyataan itu dirilis Biro Humas Setda Aceh, Jumat, 19 Juni 2020, terkait surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Nomor 187/13/MEM.M/2020, tanggal 17 Juni 2020, dikirim kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Dalam surat itu, Menteri ESDM meminta PT Pembangunan Aceh (PEMA) mengajukan permohonan pengelolaan Blok B Aceh Utara kepada BPMA. 

Terkait surat tersebut, Pemerintah Aceh juga menyebutkan, “Selama beberapa dekade terakhir, minyak dan gas bumi Blok B dikelola Mobil Oil (belakangan menjadi ExxonMobil) sebelum kemudian pengelolaan dialihkan ke PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Namun kini pemerintah pusat telah merestui bahwa minyak dan gas bumi di lokasi itu dikelola PT PEMA yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh. Dalam teknis pengelolaan, juga dibuka kemungkinan pengelolaan bersama dengan PT PHE”.

Dalam siaran pers tersebut, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan, “Alhamdulillah. Ini hasil perjuangan panjang sejak 1976”.

Ketua Tim Negosiasi Pengelolaan Minyak dan Gas Blok B yang juga Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdi Nur, menyebutkan diterbitkannya surat Menteri ESDM tersebut merupakan bentuk persetujuan pemerintah pusat bahwa Blok B sudah dapat dialih kelola kepada PT PEMA setelah 17 November 2020 nanti. Menurut Mahdi, sesuai surat Meneteri ESDM, tugas selanjutnya harus dilakukan PT PEMA adalah mempersiapkan dan melengkapi semua yang diperlukan untuk memenuhi syarat sesuai ketentuan. (Baca: Pemerintah Aceh: Pusat Restui Blok B Dikelola PT PEMA)

Sementara itu, salah satu sumber portalsatu.com menilai surat Menteri ESDM itu tampaknya baru pada tahap meminta proposal/permohonan kepada Pemerintah Aceh melalui PT PEMA untuk dipelajari kemampuan dan kelayakan. Artinya, belum berbicara soal kontrak pengelolaan Blok B itu yang diperkirakan masih membutuhkan proses panjang dengan berbagai pertimbangan.

Portalsatu.com mencoba meminta tanggapan berbagai pihak. Di antaranya, DPRA dan pengamat ekonomi Aceh terkait hal tersebut.

Baca: Ini Respons Ketua Komisi II DPRA Soal Surat Menteri ESDM Terkait Blok B

[Wawancara] Rustam Effendi: PT PEMA tidak Memulai Semuanya dari Nol Lagi

Selain itu, juga meminta komentar elemen sipil lainnya, termasuk Antropolog Aceh yang merupakan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Idria. Dia lebih melihat sisi reaktif masyarakat yang merupakan cermin kepercayaan mereka kepada janji-janji pemerintah.

Seperti masyarakat Aceh kebanyakan, Reza Idria mengapresiasi hasil kerja tim komunikasi (Tim Negosiasi Pengelolaan Minyak dan Gas Blok B), dan berterima kasih kepada pusat yang sudah memberi kewenangan tersebut kepada Aceh.

“Namun, tetap ada keraguan, apakah lembaga yang ditunjuk Pemerintah Aceh (PT PEMA, red) mampu melaksanakan amanah tersebut, karena dengan track record selama ini yang belum menunjukkan prestasi yang memuaskan rakyat,” ujar Reza Idria saat dihubungi portalsatu.com via WhatsApp, Sabtu, 20 Juni 2020.

Menurut Reza Idria, animo masyarakat yang kritis dan cenderung apatis begitu membaca bahwa Pemerintah Aceh menyerahkan amanah itu kepada PT PEMA, harus dijadikan sebagai pemicu kinerja.

“Pemerintah Aceh dan DPRA harus menuntut PEMA untuk sesegera mungkin mendemonstrasikan atau menjabarkan bahwa mereka mampu secara teknikal dan finansial serta punya strategi mengembangkan Blok B tersebut, sehingga manfaatnya bisa segera diperoleh oleh rakyat banyak. Pengelola yang baik akan menjawab keraguan publik dengan pembuktian terbalik,” tegas alumnus Harvard University ini. 

Sementara terkait hal-hal teknis, Reza Idria berharap BPMA secara terbuka menyampaikan penjelasan kepada publik soal surat Menteri ESDM terkait Blok B Aceh Utara itu. Sebab, BPMA yang lebih paham. “Kita malah ingin mendengar suara mereka (BPMA),” ucap Reza Idria.[](nsy)