BANDA ACEH - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA., mengungkapkan semua pihak memiliki tugas masing-masing dalam mengkaji kebenaran…
BANDA ACEH – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA., mengungkapkan semua pihak memiliki tugas masing-masing dalam mengkaji kebenaran terkait Barus yang ditetapkan sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara.
“Pertama kita ada tugas masing-masing, perguruan tinggi meluruskan secara akademis, kemudian yang politik meluruskan secara politik, kemudian masyarakat juga,” kata Farid saat acara seminar sejarah di Pascasarjana UIN Ar Raniry, Senin, 15 Mei 2017.
Selaku salah seorang pemateri dalam seminar sejarah yang bertemakan Mempertegas Sejarah Awal Islam Di Nusantara, Farid menjelaskan semua harus terlibat dalam menyampaikan pandangannya terkait kasus tersebut.
“Dia harus ada jalurnya tempat menyalurkan pandangan-pandangan mereka dan ini harus jelas. Kenapa? Karena ini menyangkut wilayah lain provinsi dan supaya tidak muncul masalah baru nanti,” kata Farid.
Rektor UIN Ar Raniry ini juga menyayangkan akan tindakan pemerintah pusat yang seakan telah mendiskriminasikan Aceh yang selama ini dikenal sebagai daerah awal masuknya Islam.
“Seolah-olah kita ini didiskriminatifkan, kita ditinggalkan, dan kita ini tidak mendapat keadilan. Sementara di sana sampai hari ini tidak ada yang bisa dibanggakan secara Islam,” kata Farid.
“Mereka itu minoritas dan tidak mempunyai apa-apa dan tidak mendapat pengadilan dari siapapun. Jadi oleh karena itu apa yang dibanggakan,” katanya lagi.
Sebelumnya, Farid mengungkapkan, bukti peradaban Islam di Barus belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bukti-bukti yang ada di Kerajaan Peurelak, Kerajaan Pasai, dan Kerajaan Lamuri. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat menyesatkan sejarah jika tidak dilakukan pengkajian kembali.
“Dibandingkan dengan Barus, itu tidak ada apa-apanya. Jadi ketiga-tiganya Kerajaan Islam Peurelak, Kerajaan Islam di Pasai, dan di sini (Lamuri), itu lebih besar dan lebih awal daripada yang di Barus,” ungkap Guru Besar sekaligus Rektor UIN Ar Raniry tersebut.
“Apa yang kita lakukan saat ini adalah pembenaran atau pengkajian kembali sejarah ini pada saat kondisi seperti ini. Karena ini penting untuk pengkajian sejarah yang jangan menyesatkan. Kemudian untuk penulisan sejarah yang sampai ke sekolah-sekolah. Kalau sampai salah nanti kita tidak meluruskan, ada penulisan yang keliru sehingga masyarakat tidak puas dengan kondisi yang terjadi saat ini,” ungkapnya lagi.[]
