RAPAT Koordinasi Partai Aceh (PA) menyedot perhatian banyak pihak. Menjelang Pilkada 2017 sejumlah partai mulai men-“charge” mesin partai. Ada yang menyebutnya Rakor, Raker dan berbagai sebutan lain. Partai sedang bergerak melakukan konsolidasi untuk menjadi pemain pada Pilkada di depan mata.
Berbeda dengan partai lain, Rakor PA menyedot perhatian luas. Media mengangkatnya sebagai isu utama. Ini menandakan partai besutan mantan GAM ini masih sangat bagus akseptabilitasnya. Konon lagi dengan rencana ketua umumnya menjadi calon Gubernur Aceh pada 2017 nanti. Tentu saja dengan segala dinamika yang muncul. Banyak yang melihat Muzakir Manaf atau Mualem, Ketua Umum PA, sulit disaingi. Sehingga partai lain kemudian melakukan bergaining. Walau segala kemungkinan masih amat dinamis.
Di balik semua itu, muncul juga dinamika negatif dari internal PA sendiri. Semalam jelas terlihat sejumlah pentolan partai tak muncul di acara pembukaan Rakor. Yang paling mencolok adalah tidak hadirnya Doto Zaini dan Apa Kariya. Bahkan mereka sampai membuat pernyataan di media. Ada apa ini? Apakah PA sudah pecah. Kenapa Doto dan Apa Karya “seumaluen?”
Begitu juga dengan ketidakhadiran Ketua Fraksi PA di DPRA. Semua juga tahu, perpanjangan tangan partai di legislatif adalah fraksi. Sehingga ketua fraksi amat patut hadir dalam acara sebesar ini. Beliau perlu mendengar, melihat dan merasakan semua dinamika Rakor. Maka ketidakhadiran ketua fraksi patut dipertanyakan. Ada apa dengan semua ini?
Apalagi kondisi saat ini, PA kehilangan pengaruh di eksekutif. Maka legislatif kini menjadi ujung tombak perjuangan PA. Dinamika internal yang terganggu terlihat dengan ketidakhadiran mereka. Namun yang paling mencuat ke publik adalah ketidakhadiran dua orang tuha peuet. Secara legalitas, PA masih sepenuhnya dikomandoi Mualem. Kita bisa lihat dari berbagai rapat dan pertemuan yang diadakan ketua umum. Semua pada manut. Semua ikut dan mengiyakan apapun kepetusan pengurus harian PA. Artinya komando sepenuhnya di tangan Mualem.
Apakah ini kemudian dilihat sebagai bentuk delegitimasi tuha peuet, sehingga kemudian mereka menampilkan diri sebagai “lawan”. Sehingga membuat pernyataan yang kontraproduktif bagi partai besutan mereka sendiri. Sebagai bagian paradigma perdamaian. Menggunakan jalur demokrasi untuk berjuang bagi Aceh. Kenapa mereka kini ingin menghancurkan rumah mereka sendiri?
Sayangnya, mereka tidak sadar bahwa “menepuk air di dulang jatuhnya kemuka sendiri”. Sebagai sebuah partai politik maka PA harus berpihak ke orang banyak. Tidak bisa arus utama kebijakan diatur orang perorang. Maka kita berharap drama perlawanan ini segera cooling down. Tak elok dilihat publik gaya seumaluen begini.