Pulang Beukah Pemerintah

A HISTORY. Kita terpaksa meminjam kata-kata salah satu mantan tahanan politik Aceh, Muhammad MTA, untuk menggambarkan sikap Pemerintah Aceh saat ini. A History bermakna sederhana sebagai sikap melupakan sejarah. Hal inilah yang sedang diidap oleh Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah.

Sikap ini jelas terlihat saat Pemerintah Aceh menggelar peringatan puncak perdamaian antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 November 2015 lalu. Sejatinya, penandatanganan damai yang menandai berakhirnya konflik Aceh terjadi pada 15 Agustus 2005. Namun pada peringatan 10 tahun, tanggal tersebut seakan tidak lagi bermakna. 

Jika mau jujur, nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk berakhirnya pertumpahan darah di Aceh. Artinya, Aceh mulai bisa berbenah untuk maju dalam segala bidang tanpa khawatir dengan faktor keamanan daerah. Seharusnya tanggal 15 Agustus itu menjadi sakral dan diperingati selayaknya sebagai hari-hari penting dalam kalender pemerintahan. Tentunya peringatan itu bukan sekadar seremoni belaka, tetapi memiliki tolok ukur keberhasilan dalam progress implementasi MoU Helsinki dan aturan turunannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh atau UUPA.

Sikap A History lainnya yang kini sedang mewabah di Pemerintah Aceh adalah dukungan penetapan Hari Tsunami Internasional pada 5 November. Rujukannya karena penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Jepang di negeri Sakura. Padahal, Aceh juga pernah dilanda bencana maha dahsyat yang disebut Tsunami itu. Kita di Aceh mengenalnya sebagai Ie Beuna. Jika kita mau sedikit membuka arsip-arsip lama yang belum sepenuhnya dihinggap rayap itu, tsunami memporakporandakan Aceh terjadi pada 26 Desember 2004. Tujuh bulan sebelum kesepakatan damai terjadi antara GAM dengan RI.

Dalam bencana tersebut, ratusan ribu warga Aceh jadi korban. Puluhan ribu anak Aceh menjadi yatim, piatu, janda dan juga duda. Bencana ini juga membuat sebagian Aceh rata dengan tanah.

Lantas kenapa Gubernur Zaini dengan mudah mendukung 5 November sebagai Hari Tsunami Internasional. Hari yang digagas oleh Jepang untuk diperjuangkan ke lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa kita mulai pulang beukah (Indonesia: Linglung, Pikun) bahwa tsunami di Aceh lah yang membuka mata dunia terkait pendidikan siaga bencana? Apa kita lupa, Jepang belajar mitigasi bencana juga dari sejarah Tsunami yang melanda Aceh?

Seharusnya kita yang menggagas Hari Tsunami Internasional itu untuk diperingati setiap 26 Desember. Bencana yang tidak hanya meluluhlantakkan Aceh, tapi juga beberapa negara di Asia lainnya. Seharusnya kita memperjuangkan Hari Tsunami Internasional tersebut ke PBB, bukannya malah mengekor dengan negara Matahari Terbit itu.

Kita tidak boleh melupakan makna besar usai kami kehilangan ibu, bapak, adik, kakak, dan sanak saudara tersebut. Dengan adanya hari memperingati bencana, kita dituntut sadar bahwa kita yang selamat, kita yang berhasil lulus dari uji seleksi alam, untuk berbuat yang terbaik untuk Aceh. Untuk Indonesia, dan untuk dunia internasional.

Karena pada dasarnya, bencana yang kita rasakan, bencana yang kita alami, bencana yang merenggut harta dan nyawa sebagian saudara-saudara kita itu lah yang kini menjadi kurikulum pendidikan di dunia Internasional. Bencana itu pula yang menjadi motivasi bagi orang-orang yang bertikai untuk berdamai.[]