Pergelaran Politik ALA-ABAS

Oleh Septian Maulana*

PERGELARAN politik Aceh semakin menarik untuk diikuti sejak isu pemekaran ALA-ABAS (Aceh Leuser Antara – Aceh Barat Selatan) bergulir. Isu pemekaran ALA-ABAS semakin kencang berhembus setelah beberapa hari yang lalu sejumlah pemuda mengatasnamakan pemuda Aceh Barat Selatan melakukan konvoi dan keesokan harinya sejumlah tokoh politik yang mewakili ALA-ABAS melakukan orasi politik dalam acara Duek Pakat Pemuda Mahasiswa membentuk provinsi ALA-ABAS.

Disimak dari berbagai media cetak maupun online bahwa pemekaran provinsi ALA-ABAS dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Disisi lain pemekaran provinsi ALA-ABAS dilakukan karena perihal Qanun Wali Nanggroe dan Qanun Lambang dan Bendera Aceh. Namun apapun alas an di balik isu pemekaran provinsi ALA-ABAS, tak ada hal yang urgen sehingga provinsi ALA-ABAS harus memisahkan diri dari Aceh. Isu pemekaran provinsi ALA-ABAS terus digulirkan oleh tokoh politik pemekaran provinsi ALA-ABAS dengan mengklaim bahwa telah mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat ALA-ABAS untuk membentuk provinsi ALA-ABAS.

Pergelaran politik seperti ini memang lumrah terjadi menjelang Pemilukada Aceh yang akan dilaksakan pada tahun 2017 mendatang. Banyak pihak yang menduga bahwa isu seperti ini hanyalah isu yang dicuatkan oleh tokoh politik ALA-ABAS, penyebabnya tak lain adalah karena mereka yang gagal memimpin Aceh ataupun ruang gerak mereka terbatas di kancah perpolitikan Aceh dengan melihat pemerintahan Aceh saat ini dikuasai oleh salah satu partai politik lokal yang sekaligus tidak menyetujui pemekaran provinsi ALA-ABAS dengan alas an dapat mengkotak-kotakkan masyarakat Aceh.

Jika pemekaran provinsi ALA-ABAS dilakukan demi kesejahteraan masyarakat, lalu kenapa Aceh yang jelas-jelas sebagai provinsi dengan otonomi khusus dan mendapatkan dana otonomi khusus tak dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya oleh pemerintah kabupaten/kota cakupan ALA-ABAS untuk kesejahteraan masyarakat?

Dengan begitu masyarakat wilayah ALA-ABAS dapat menekan pemerintah kabupaten/kota untuk merealisasikan program-program menyejahterakan masyarakat. Jika dengan alas an kesejahteraan, maka apa korelasinya dengan pemekaranwilayah?

Pemekaran provinsi ALA-ABAS sama sekali tak disertai dengan alas an objektif jika pemekaran provinsi ALA-ABAS dikaitkan dengan frasa“demi kesejahteraan”.

Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, apakah sudah dipikirkan dengan matang bahwa jika seandainya provinsi ALA-ABAS terbentuk dan secara otomatis tak mendapatkan otonomi khusus yang mengacu pada UU Pemerintahan Daerah secara umum? Apakah dengan begitu dapat menyejahterakan masyarakat? Itu bukan merupakan alas an subtansi dari sebuah pemekaran karena pada hakikatnya kesejahteraan merupakan sesuatu yang dicita-citakan oleh manusia keseluruhan bahkan manusia yang tanpa wilayah sekalipun.

Ditinjau dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal ini merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015. Dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut disebutkan bahwa untuk pemekaran daerah harus memenuhi 2 persyaratan utama, yaitu persyaratan dasar dan persayaratan administrasi. Persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan kapasitas daerah. Untuk persyaratan administrasi meliputi persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur provinsi induk.

Setelah menimbang kedua persyaratan pemekaran daerah, maka persyaratan administrasi berupa persetujuan bersama DPRA dan Gubernur Aceh-lah yang menentukan mekar atau tidaknya provinsi ALA-ABAS dengan menimbang dan mengingat satu dan berbagai hal.

Lantas, strategi politik apalagi yang akan ditempuh oleh tokoh pemekaran provinsi ALA-ABAS agar tujuan pemekaran provinsi ALA-ABAS  demi kesejahteraan yang tak substansi dapat tercapai? Sebagai masyarakat, mari kita tonton dan analisis pergelaran politik selanjutnya.

*Septian Maulana adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala