Tentu dalam hal ini rakyat sekali lagi menjadi korbannya. Rakyat terbius dengan hiburan kata-kata para cerdik pandai.
DALAM sepekan terakhir media banyak mengulas polemik bendera Aceh yang masih mengambang di Pusat. Banyak tokoh yang menjadi narasumbernya. Namun menariknya ada dua pihak yang mencoba membandingkan urgensi bendera dengan kesejahteraan. Mereka saling menyampaikan argumen masing-masing.
Satu pihak menganggap bendera itu amat penting. Di pihak lain menganggap kesejahteraan lebih penting dari urusan bendera. Siapakah yang benar diantara keduanya? Siapa yang salah? Atau dua-duanya benar, atau keduanya salah?
Ada yang aneh dari polemik itu sebab keduanya tidak bisa dibandingkan. Kedua hal ini memiliki urusan yang berbeda. Namun jika menilik secara analitik kausalitas, kenapa kedua hal ini harus menjadi polemik?
Maka tidak aneh jika kita menduga kedua pihak yang berpolemik adalah para penunggang isu untuk mencari panggung di Aceh. Mereka ingin menunjukkan intelektualitas dan menjual diri agar disebut peduli atau untuk mendapat akses. Ujung-ujungnya yang diharapkan adalah kesejahteraan para pelaku polemik itu sendiri.
Patut diduga apa yang dilakukan kedua belah pihak ini bukan benar-benar murni untuk memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan. Tindakan mereka lebih karena eksistensi pribadi. Ini terbukti dengan tidak adanya tindakan nyata para pelaku polemik untuk masing-masing argumen mereka.
Tentu dalam hal ini rakyat sekali lagi menjadi korbannya. Rakyat terbius dengan hiburan kata-kata para cerdik pandai. Mereka memilah dan memilih isu untuk menutupi kebohongannya selama ini.
Bendera, lambang dan kesejahteraan adalah hal yang berbeda. Soal menyikapi, seharusnya tidak bisa hanya sekadar dibawa ke ranah yang bersifat meterialisme. Pasalnya bendera atau lambang itu adalah identitas.
Siapapun atau apapun di dunia ini memiliki identitas. Semua punya simbol. Bila dianggap tidak lebih penting dari kesejahteraan, mengapa banyak orang berperang karena identitas? Mengapa orang banyak mau mati untuk memperjuangkan sebuah identitas. Kenapa banyak negara berpisah dari induknya? Kenapa banyak daerah di Indonesia mendirikan provinsi baru. Kabupaten atau kota baru. Kecamatan baru bahkan desa baru. Mengapa harus ada pemekaraan atau kemerdekaan?
Kesejahteraan juga tidak menjamin bahwa simbol tidak dibutuhkan. Etnik, bangsa, agama selalu menjadi identitas. Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang untuk mempertegas identitas mereka. Artinya antara idenditas dan kesejahteraan adalah dua hal yang berbeda, tidak bisa dikait-kaitkan dengan logika kausalitas.
Kesejahteraan adalah tujuan semua orang. Tujuan entitas apapun. Bangsa, etnik bahkan agama selalu membicarakan kesejahteraan. Kesejahteraan juga menjadi salah satu syarat kedamaian. Orang-orang membicarakan kesejahteraan untuk sebuah alasan berperang. Juga siap mati atas nama kesejahteraan. Alasan kesejahteraan juga banyak menimbulkan konflik di dunia.
Dari dua analogi di atas, maka dapat dilihat bahwa kesejahteraan dan lambang adalah setara. Tidak ada yang bisa mendahului diantara keduanya. Tidak ada yang bisa ditinggalkan. Orang butuh bendera atau lambang sebagai identitas sebagai orang “merdeka”.
Kesejahteraan adalah bagian integral tujuan organisasi apapun. Kelompok perompak atau organisasi kriminalpun butuh identitas dan kemudian melanggar hukum dengan identitas itu untuk kesejahteraan anggota kelompoknya. Konon lagi untuk hal-hal positif seperti dalam mengatur negara atau daerah.
Tentu lambang atau bendera dan kesejahteraan adalah dua hal include dan tidak bisa dipilah.
Terkait polemik di Aceh saat ini, maka patutlah para pelaku polemik untuk memberi jalan keluar dengan tidak mengenyampingkan dua hal ini. Tidak boleh diantara kedua hal ini saling memungkiri. Kita berharap para pihak lebih produktif berbuat mencapai kedua hal ini. Dari pada cuma perang wacana.
Intelektual atau elit tidak boleh menjadi “tikoh got”. Mengendap-endap hanya untuk mengumpulkan tulang buangan. Rakyat butuh kesejahteraan dan kejelasan identitas. Yang dibutuhkan saat ini adalah “sapue pakat sang si nasab meu adoe a”. Kita berjuang saja untuk Aceh. Kalau semua kebaikan ada, kita pasti juga akan menjadi penikmat.
Saatnya intelektual dan elit Aceh berhenti berbohong. Jangan atas namakan apapun untuk menipu rakyat. Ingat lah hakikat selaku orang beragama. Rakyat lelah dengan polemik. Mereka membutuhkan fakta dan realisasi di lapangan bukan sekadar retorika.[]
