LHOKSEUMAWE – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Romi Afrizanur, menilai ada banyak pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas umum yang mengunakan anggaran besar di Kota Lhokseumawe terbengkalai. Akibatnya, penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat dapat disebutkan tidak efisien.
“Proyek pembangunan yang menghabiskan anggaran negara adalah milik rakyat, untuk fasiltas rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah yang mempunyai tanggung jawab besar tidak boleh merancang pembangunan asal jadi, apalagi sampai menjadikan anggaran rakyat begitu besar menjadi mubazir,” kata Romi kepada portalsatu.com, Sabtu, 26 Maret 2016 malam.
Romi mengatakan keterlambatan lelang proyek di kota Lhokseumawe juga menjadi masalah bagi perekonomian. Terutama jika terlalu ditutup dan pengerjaannya tidak sesuai tahapan. Diduga proyek yang dihasilkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat seperti ini, asal jadi.
“Tahun lalu kota Lhokseumawe tergolong telat melelang proyek dengan berbagai alasan sehingga berdampak kurang baik. Kita mengharapkan semoga tahun ini keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terulang kembali,” ujar Romi
Saat disinggung mengenai tidak transparannya Pemko Lhokseumawe karena ada sebagian besar SKPK belum mempublikasikan proyek 2016 melalui LPSE, Romi mengatakan, ini akan memberikan dampak negatif yang berpotensi memicu kecurigaan masyarakat. Ketidakterbukaan seperti ini akan memunculkan dugaan adanya permainan pejabat dengan rekanan tertentu dalam melelang proyek.
“Kita mengharapkan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam daftar proyek pemko yang akan dilelang 2016, karena ini merupakan hak publik untuk mengetahui kinerja pemerintahnya. Selanjutnya kita juga mengharapkan proyek-proyek 2016 merupakan proyek pro rakyat yang nantinya dapat berfungsi sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat kota Lhokseumawe, dan tidak adalagi proyek-proyek terbengkalai seperti yang banyak kita lihat saat ini,” kata Romi.
Romi meminta dalam merancang pembangunan, Pemko turut melibatkan semua unsur secara transparan, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, Ormas, dan akademisi. Sehingga proyek-proyek tersebut bermanfaat bagi semua kalangan. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk membuka akses transparansi publik secara mudah untuk masyarakat, “baik dari segi transparan anggaran maupun lainnya.”[](bna)
