Empat Dosa dalam Agenda Pembangunan Aceh

BANDA ACEH – Kekhususan Aceh dan kewenangan strategis yang dimiliki Pemerintah Aceh belum berdampak maksimal terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat Aceh. Ketersediaan anggaran berlimpah yang dimiliki Provinsi Aceh, juga dinilai belum sebanding dengan hasil yang dicapai.

Hal tersebut terungkap dalam seminar publik “Kompleksitas Satu Dekade UUPA: Tantangan dan Harapan Dalam Mencapai Kesejahteraan” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA) Universitas Al-Muslim Kampus B Lhokseumawe, di gedung Kampus Al-Muslim B, Cunda Lhokseumawe, Kamis, 24 November 2016.

Pakar politik Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan, mengatakan hasil alam Aceh melimpah. Aceh juga memiliki dana otsus yang dikucurkan oleh Pusat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. 

“Namun sayangnya, kesejahteraan Aceh tidak dinikmati bersama. Hanya segelintir orang yang berkuasa, dan sebagian orang yang dekat dengan kekuasaan yang dominan menikmatinya,” kata Effendi Hasan.

Ia juga menyebutkan pembangunan Aceh pascakonflik belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum menyentuh kesejahteraan masyarakat. “Hal-hal yang menyangkut dengan identitas dan martabat Aceh memang penting untuk diperjuangkan. Namun, kita juga jangan mengenyampingkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara pembicara lainnya, analis ekonomi politik Bisma Yadhi Putra menjelaskan ada empat dosa pembangunan yang sedang berlangsung di Provinsi Aceh umumnya dan kota Lhokseumawe khususnya. Dosa pertama adalah infrastruktur yang dibangun tidak berjangka panjang. Kemudian pembangunan ulang-aling, pembangunan tidak dituntaskan, dan keempat adalah sudah mengetahui hasil proyek yang sedang dikerjakan akan terbengkalai.

Ia mencontohkan pembangunan jalan yang kurang berkualitas, yang berakibat pada berulang-ulangnya penanganan jalan rusak tiap tahun anggaran.

“Ini terkesan seperti adanya unsur kesengajaan dari oknum-oknum pengambil kebijakan untuk mengambil keuntungan dari berulang-ulangnya pelaksanaan proyek itu saja, yang anggarannya relatif lebih besar,” katanya.

Sisi lainnya dari ketimpangan pembangunan adalah proyek diselesaikan agak lambat dan tidak segera difungsikan. Hal ini kemudian berujung pada penjarahan oleh masyarakat, seperti Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lhokseumawe. Selanjutnya, objek proyek tersebut tidak dapat difungsikan lagi dan perlu direhab kembali. 

“Jadi akhirnya siklusnya barangkali akan berulang sampai seterusnya,” katanya.

Di samping itu, sosok pria yang terkenal kritis tersebut juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal penguasa agar pembangunan berjalan dengan sebagaimana mestinya. “Kita jangan hanya memenangkan calon pemimpin yang jago menang di Pilkada saja, tapi kita harus memenangkan orang yang jago menang dalam menyejahterakan masyarakat,” katanya.[]