BANDA ACEH – Pakar Hukum, Mawardi Ismail, mengatakan rakyat Aceh dan pemerintah Aceh sekaligus legislator Aceh termasuk fanatik dengan UUPA. Namun, kecintaan tersebut tidak dibarengi cara profesional untuk menjaga aturan khusus itu.
“Fanatisme melindungi UUPA tak diimbangi cara-cara profesional,” kata Mawardi, saat menjadi pembicara dalam diskusi terkait dengan polemik UUPA di Fakultas Hukum, Unsyiah, Jumat, 4 Agustus 2017.
Hal itu ia katakan terkait dengan langkah pihak Pemerintah Aceh dan legislator di Aceh dalam menghadapi fenomena pencabutan UUPA. Pihak elite dianggap tak menempuh cara profesional.
Ia menganggap gugatan beberapa orang ke MK terkait dengan UUPA sangat relevan. Ia memberikan contoh Abdullah Puteh yang menggugat Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pasal itu isinya adalah pelarangan terhadap mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Aceh.
Menurut Mawardi, langkah yang diambil Puteh sangat masuk akal. Seharusnya langkah yang diambil untuk menjaga UUPA adalah mempersiapkan diri menghadapi gugatan itu secara hukum, bukan secara politik.
“Aksi hukum tidak diimbangi dengan aksi hukum, malah dengan aksi politik, ya tidak cocok,” katanya.[] (*sar)
