BANDA ACEH - Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPR Aceh, Nurzahri, merasa prihatin dengan hasil pemeringkatan indeks kemiskinan Aceh yang ada pada peringkat terbawah di…
BANDA ACEH – Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPR Aceh, Nurzahri, merasa prihatin dengan hasil pemeringkatan indeks kemiskinan Aceh yang ada pada peringkat terbawah di Sumatera dengan persentase 16,89%. Menurutnya hal ini menunjukkan pemerintah belum mampu menyejahterakan rakyatnya walaupun serapan anggaran cukup tinggi.
“(Serapan anggaran) mencapai angka 90% dari total Anggaran Aceh setiap tahunnya ternyata belum mampu menyejahterakan rakyat Aceh,” kata Nurzahri menjawab portalsatu.com, Rabu, 19 Juli 2017.
Politisi Partai Aceh ini berharap, pemerintahan Irwandi-Nova membuat kajian kembali terhadap berbagai kebijakan pemerintah Aceh, yang mungkin masih kurang tepat sasaran. Pemerintah Aceh juga diminta untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya program pemerintah Aceh, sehingga tidak mampu mengentaskan kemiskinan di Aceh.
“Selama ini pemerintah Aceh masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sangat kurang memperhatikan kualitas SDM masyarakat Aceh, sehingga masyarakat Aceh kurang daya saing dibanding dengan masyarakat sumatera lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Nurzahri juga menyebutkan pemerintah Aceh masih kurang memperhatikan sektor riil yang sebenarnya dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya Pemerintah Aceh masih cenderung berharap adanya investor yang akan membangun industri di Aceh.
“Padahal realitanya program-program yang direncanakan tidak banyak mendukung percepatan industrilisasi, misalnya permasalahan-permasalahan image Aceh sebagai daerah yang tidak aman dan belum adanya kepastian terkait ketahanan kelistrikan, saya berharap pemerintah yang baru tidak mengulang kesalahan pemerintahan Aceh yang lalu dengan membuat kajian dan perencanaan yang lebih mumpuni,” katanya.[]
