BANDA ACEH – Suasana pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Pidie Jaya periode 2016-2018 diwarnai kericuhan. Bupati Pidie Jaya tidak hadir dan saat kericuhan tidak ada satupun pihak keamanan karena panitia tidak mengurus izin–klarifikasi kabar yang tersiar sebelumnya–.
Pada acara yang turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal, empat kecamatan yang terdiri dari Ulim, Meurah Dua, Meureudu dan Panteraja sempat menghentikan pelantikan yang dilaksanakan di Balaikota Banda Aceh ini, Jumat 27 Mei 2016.
Sekretaris Forum Silaturahmi Mahasiswa dan Pelajar Meurah Dua (Fosmada) Banda Aceh Eko Saputra menyayangkan sikap Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi yang tetap melantik kepengurusan ini. Padahal kisruh yang terjadi saat Musyawarah Besar (Mubes) IMPIJA di Hotel 88 belum kunjung usai.
“Seharusnya, Wakil Bupati sebagai orang yang dituakan bisa memahami situasi pemuda maupun mahasiswa Pijay. Sehingga pelantikan ini seharusnya dihentikan,” katanya.
Ia menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali meminta Wakil Bupati untuk memediasikan pemuda-pemuda di Pijay yang berbeda pemahamannya. Ketika melakukan mediasi, Wakil Bupati menyatakan akan mempertemukan pihak yang bertikai pada puasa pertama. Waktu pertemuan itu dirasa sangat terlambat. Karena baru akan terlaksana setelah acara pelantikan.
Eko menilai jika kisruh ini berlanjut, maka wajah Pemerintah Kabupaten Pijay sendiri yang akan tercoreng. Sebab, masalah kecil seperti ini saja tidak dapat diselesaikan, apalagi permasalahan lain.
