Parodi APBA

RAPBA 2016 hingga kini belum jelas nasibnya. Eksekutif dan legislatif Aceh bahkan terkesan saling menyalahkan. Mungkin hanya di Aceh kejadian begini. Apalagi Gubernur dan Wakil Gubernur serta mayoritas anggota DPR Aceh berasal dari partai yang sama. Mereka seharusnya saling mendukung bukan malah gontok-gontokan.

Kubu legislatif Aceh kalah telak di pengesahan APBA 2015. Kini ada kemungkinan hal yang sama akan terjadi. Eksekutif, dalam hal ini Gubernur, mat alee puntong sehingga rencana Pergub APBA amat mengemuka.

Sejak anggaran Aceh melimpah di 2008 lalu, maka pertentangan dua lembaga ini selalu menggelora. Buahnya APBA selalu terlambat. Bilapun cepat seperti 2014, itupun sebenarnya APBA pura-pura. Sebab dokumen pelaksanaan anggaran baru siap bulan Juni. Ini belum lagi berbicara ada para pihak yang berleha-leha ke luar negeri disaat jadwal pembahasan APBA dilakukan.

Pertentangan soal anggaran antara eksekutif dan legislatif kian melebar di tahun ini. Gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh merasa paling berhak menentukan plot anggaran. Walaupun selama ini anggaran kita setiap tahun tulak tong tinggai tem. Artinya uang habis tak menghasilkan kebaikan bagi Aceh.

Pertumbuhan ekonomi Aceh 2015 lebih rendah dari 2014 menjadi bukti kegagalan pemerintah Aceh. APBA tidak berhasil menciptakan nilai tambah bagi ekonomi. Anggaran tiap tahun lage tajak meukat eh lam ujeuen alias uang habis tak berbekas.

Seharusnya ini menjadi introspeksi bagi para pemangku kekuasaan agar melihat kegagalan yang berlalu. Seharusnya usulan anggaran juga melihat tingkat kinerja. Jangan hanya berpikir cuma sebatas menganggarkan, menghabiskan dan kemudian mempertanggungjawabkan.

Pemerintah Aceh seharusnya malu dan sadar bahwa sepanjang kekuasaannya rakyat masih gagal sejahtera. Oleh karenanya kekuasaan, uang dan segala potensi harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Bukan sebatas pada tujuan perut dan mata, karena bila gagal maka akan dikenang buruk tujuh turunan. Mau?[]