BANDA ACEH - Pakar ekonomi Universitas Syiah Kuala, M. Shabri Abd Majid, menilai larangan pengangkatan tenaga kontrak baru pada 2016 oleh Gubernur Aceh tidak salah. …
BANDA ACEH – Pakar ekonomi Universitas Syiah Kuala, M. Shabri Abd Majid, menilai larangan pengangkatan tenaga kontrak baru pada 2016 oleh Gubernur Aceh tidak salah.
“Tergantung dari kacamata mana kita melihatnya,” ujar Shabri, Selasa, 5 Januari 2015.
Ia beralasan selama ini dominan alokasi anggaran Aceh terbebani dengan belanja aparatur pegawai atau untuk membayar gaji dan sebagainya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Aceh saja tetapi juga di Indonesia secara umum.
Hampir mecapai 50 persen anggaran untuk itu. Nah, ketika gubernur menutup pintu untuk mengontrak pekerja baru, mungkin alasannya ini, katanya.
Namun, ia juga menilai kebijakan Gubernur Aceh ini keliru dan tidak fair. Pasalnya merujuk kepada pernyataan gubernur yang menyebutkan pada umumnya masyarakat di Aceh adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Maka kalau pintu tersebut ditutup seharusnya gubenur membuka pintu lain terlebih dahulu. Seharusnya memberikan solusi atau membuka lapangan kerja yang lain sebagaimana aktivitas ekonomi di Aceh yang bisa bergeliat dengan dana-dana yang jauh lebih penting (dan) bisa diberikan modal kepada pengusaha kecil, kata Shabri.
Lebih lanjut, katanya, tren global saat ini menunjukkan sektor ekonomi sudah beralih fungsi dari primer menjadi sekunder.
Kalau primer bicara pertanian, pertambangan, sekarang beralih kepada sektor-sektor jasa seperti wisata kuliner dan wisata alam yang ada di Aceh. Dalam hal ini saya pikir Aceh salah satu daerah yang terdapat masakan kuliner paling khas, dan ini merupakan potensi dari Aceh dan menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri terhadap Aceh, ujarnya.[](bna)
