BANDA ACEH – Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, M. Shabri Abd. Majid menilai ada yang keliru pada Pemerintah Aceh terkait program mengurangi angka kemiskinan.
Shabri menyebut persoalan kemiskinan adalah sebuah isu yang sangat kompleks dan multidimensi. Banyak program yang harus dievaluasi kembali karena realita sekarang sangat jauh berbeda dengan target yang diinginkan Pemerintah Aceh.
Pemerintah (Aceh) menargetkan tingkat kemiskinan Aceh harus 9,50 persen. Sekarang berada pada angka 17,08 persen. Artinya, target ini belum tercapai, kata Shabri saat ditemui portalsatu.com di ruang kerjanya siang tadi, Selasa, 5 Januari 2016.
Kalau program-program pemerintah saat ini dalam mengentaskan (mengurangi) kemiskinan pakai gigi tiga, maka harus pakai gigi enam sekarang supaya bisa terealisasi, ujar Shabri menamsilkan.
Shabri yang merupakan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Unsyiah menyebutkan, berdasarkan data 2013 penurunan kemiskinan di Aceh hanya 1,01 persen. Kata dia, Pemerintah Aceh seharusnya mampu menekan angka kemiskinan dua persen per tahun agar bisa mencapai target.
Data diperoleh portalsatu.com, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh/RPJMA 2012-2017, salah satu sasaran Pemerintah Aceh adalah menurunnya angka kemiskinan dari 19,57 persen menjadi 9,50 persen.
Tetapi semakin jelas bahwa target ini semakin jauh karena sekarang bukan menurun, malah terjadi kenaikan tingkat kemiskinan itu sendiri. Nah, ini ada yang salah, kata Shabri.
Lebih lanjut, Shabri mengatakan, salah satu prioritas pembangunan Aceh idealnya ketika dana yang diterima meningkatdi mana Aceh nomor tiga terbanyak di Indonesiaseharusnya dana ini bisa berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kata dia, yang terjadi sekarang ini adalah justru tingkat kemiskinan di Aceh jauh berada di atas rata-rata angka kemiskinan nasional.
Kita lihat data terakhir kalau di Aceh pada Maret 2015 tingkat kemiskinan 17,08 persen, sedangkan sebelumnya pada September 2014 16,98 persen. Memang adanya peningkatan kemiskinan di Aceh. Jika kita bandingkan dengan nasional Maret 2015 adalah 11,51 persen dan Aceh 17,08 persen. Artinya kita jauh lebih miskin dengan penduduk Indonesia pada umumnya. Padahal, kita menerima dana pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, ujar M. Shabri Abd. Majid.[] (idg)
Berita terkait:
BPS: Penduduk Miskin Aceh Bertambah Delapan Ribu
Doto Zaini: Pertumbuhan Ekonomi Aceh Rendah