Setelah lama diisukan, akhirnya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh kembali terjadi, beberapa hari lalu. Sepertinya nafsu orang di sekeliling kekuasaan lebih diutama dalam mutasi kali ini. ?Mutasi “peusak dak” tanpa mengedepankan rasionalitas. Pasalnya, bagaimana masuk akal mutasi di ujung tahun anggaran. Bagaimana memaksimalkan realisasi dengan penggantian Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Ini mutasi yang jauh dari pertimbangan efektivitas meningkatkan kinerja. Agak mengherankan memang. Namun sepanjang karir Doto Zaini sebagai gubernur, mutasi merupakan salah satu hobi beliau. Mungkin ini jalan “show of force“.
Selama ini, banyak pihak mendorong gubernur meningkatkan kinerja pemerintahnya. Ini tidak lepas dari lemahnya daya serap anggaran. Buruknya realisasi pembangunan. Namun apakah mutasi cuma satu satu jalan mendorong perbaikan semua itu?
Berapa kali sudah mutasi selama beliau memimpin? Kenapa juga kinerja beliau tidak membaik. Bila kita beri sebuah contoh. Bila sebuah pekerjaan terus saja ganti tukang. Setiap saat, setiap tahun, benarkah semua tukang itu yang salah? Atau orang yang memilih tukang yang salah? Sehingga sepanjang waktu tidak ada tukang bagus. Tidak ada pekerjaan yang siap.
Oleh karena itu, gubernur harus banyak merenung, introspeksi, dan mawas diri. Saat ini sebaiknya beliau bertanya apa salah saya? Kenapa dengan saya? Kurang apa pada diri saya? Ingat seperti orang menunjuk. Hanya satu jari yang lurus ke arah kita tunjuk. Selebihnya tiga jari menunjuk ke arah si penunjuk. Satu jari saja yang arah ke bawah.
Artinya kita harus lebih banyak menunjuk diri sendiri. Tidak mungkin semua orang yang dicopot atau dimutasi buruk. Buktinya, beberapa orang yang dibuang bahkan diambil lagi. Ada yang dapat jabatan lebih baik dari sebelumnya. Kenapa bisa begini, mengapa sekarang diambil lagi? Kenapa dulu di buang? Aneh bukan?
Bahkan ada jabatan yang sampai tidak pernah ada yang pas. Lihat Kepala Biro Humas, misalnya. Sepanjang pemerintahan Zikir, sudah dilantik lima orang kepala biro ini. Ada apa? Apakah tidak satu pun manusia di birokrasi pemerintah Aceh yang tidak pas di jabatan ini? Atau memang Gubernur yang tidak paham posisi ini?
Kesan yang muncul, ini pemerintah paling “pungo” dalam pembinaan karir PNS. Dan satu hal lagi, birokrat di Pemerintah Aceh adalah birokrat paling pasrah. Birokrat yang bermental setengah “budak”. Bayangkan, dicopot suka-suka, tapi tidak ada yang berani menuntut ke PTUN. Padahal dalam aturan kepegawaian, seorang pejabat dicopot harus melalui tahapan. Ada batasan waktu minimal yang harus dicapai baru seseorang bisa dicopot. Kenyataannya berulang kali sudah dicopot, tidak satu pun berani melakukan bela diri.
Doto Zaini sudah seperti sebuah kutukan bagi birokrat dan rakyat. Pernyataan Wagub yang mengaku tidak dilibatkan dalam mutasi pejabat hal yang disesali. Wagub adalah ketua umum salah satu partai. Seharusnya ini menjadi pertimbangan pokok. Sebab gubernur pasti butuh dukungan politik dari partai. Tapi apalacur sudah nasib Aceh. Lepas dari mulut buaya jatuh ke mulut harimau. Lepas dari konflik jatuh ke pemerintah yang kacau. Dan rakyat tetap “lage pliek lam peunerah“, terjepit sampai “ji po prat“.[]