Menpan: Tak Ada Toleransi bagi PNS yang Melanggar Netralitas di Pilkada Serentak

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, kembali menegaskan, tidak ada toleransi lagi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melanggar netralitas dalam pemilu kepala daerah (pilkada) serentak hari ini, Rabu, 9 Desember 2015. “Sanksi sedang hingga berat pasti akan dijatuhkan, bagi yang melanggar,” ujar Yuddy di Jakarta seperti dilansir situs resmi menpan.go.id, Selasa, 8 Desember 2015.

Lebih lanjut kata Yudi, pedoman netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah UU No. 5/2014 tentang ASN dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang sudah disosialisasikan sejak setahun silam. Selain itu, sudah Ada SE Menteri PANRB tentang Netralitas PNS, sudah dilakukan MoU antara Kementerian PANRB, Kemendagri, BKN, KASN dengan Bawaslu. Pemerintah juga sudah membentuk Satgas Netralitas ASN, yang dikukuhkan oleh Wapres.

Dengan berbagai regulasi tersebut, Yuddy optimis bahwa semakin sedikit PNS yang nekat melakukan pelanggaran netralitas. “Saya yakin ASN dan PNS kita adalah aparatur yang patuh dan loyal pada aturan, sehingga kalaupun ada pelanggaran, skalanya akan sangat kecil sekali,” ujar Yuddy Chrisnandi.

Tetapi jika masih ada PNS atau ASN yang mencoba-coba melanggarnya, misalnya dengan  berkampanye atau mengganggu kampanye atau menyalahgunakan wewenangnya, atau gunakan asset pemerintah utk kampanye, sanksi tegas merupakan konsekuensinya.[]