Mahasiswa Tantang Kajati Aceh Selesaikan Dugaan Korupsi Dana Aspirasi

BANDA ACEH – Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS) Kabupaten Aceh Selatan, Hariyadi, menantang Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi dana aspirasi dewan. Hal ini disampaikannya kepada portalsatu.com di Banda Aceh melalui siaran pers, Minggu, 24 Januari 2016.

“Jika statemen kejati Aceh di salah satu media lokal pada Kamis, 22 Januari 2015, hanya cari sensasi belaka, untuk apa? ika hanya mengintip saja juga tidak ada gunanya,” katanya.

Dia mengatakan begitu banyak laporan dugaan korupsi terkait proyek dana aspirasi masuk ke kejaksaan tinggi. Namun laporan-laporan tersebut selama ini diduga pupus di tengah jalan. Dia mencontohkan seperti laporan proyek pengadaan asrama IKSAS di Gampong Rukoh, Darussalam, yang terindikasi terjadi pelanggaran hukum dengan nomor agenda laporan 12917 tanggal 17 Desember 2014. 

“Persoalan ini sudah berulang kali tampil di berbagai media massa di Aceh dan sudah menjadi konsumsi publik. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan tindak lanjut dari Kejati, sehingga dianulir (diduga) ada permainan khusus yang dimainkan ke kejati oleh pihak tertentu,” katanya.

Hariyadi menyebutkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Alif Prado, yang memenangkan tender dengan harga penawaran sebesar Rp 842.512.000,-. Sedangkan tahap kedua, dialokasikan anggaran sebanyak Rp 400 juta dari APBA 2013.

“Pekerjaan yang dititip pada Satker Dinas Cipta Karya tersebut dikerjakan oleh CV. Bintang Aneshda sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp380 juta. Pada tahap kedua ini pekerjaan mencakup finishing dan pembangunan pagar,” katanya.

Menurut Haryadi, berdasarkan fakta lapangan, kualitas dan kuantitas asrama tersebut tidak bagus. Dia mencontohkan seperti kosen jendela dan papan pintu yang tidak sesuai spek. Selain itu, kata dia, pembangunannya juga tidak sesuai dengan rancangan anggaran kegiatan.

“Namun, satu hari setelah dimuat di media, kontraktor justru melaksanakan kembali pekerjaan tersebut. Padahal pada tahun anggaran 2014 tidak ada alokasi untuk (pembangunan asrama IKSAS),” katanya. 

Ironisnya, kata dia, proyek ini belum juga diserahterimakan dari pelaksana proyek kepada pengelola asrama meskipun dilaksanakan tahap finishing pada tahun anggaran 2013. Contoh tersebut menurutnya adalah kasus kecil yang seharusnya bisa diproses oleh kejakasaan tinggi. 

“Belum lagi proyek pembangunan tersebut bersifat multiyear. Dana yang ditempatkan pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya diduga berpotensi korupsi. Persoalan pelanggaran hukum dan indikasi korupsi seperti ini saja terkesan didiamkan setengah jalan,” katanya.

Dia meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang baru hendaknya melakukan evaluasi terkait kinerja lembaga penegak hukum yang kini dipimpinnya tersebut. “Jika memang serius, kami mendesak agar persoalan ini dapat dituntaskan segera, agar bangunan tersebut dapat difungsikan sebagaimana mestinya oleh mahasiswa setelah segenap persoalan hukumnya dituntaskan,” ujarnya.

Dia mengatakan penuntasan kasus yang menumpuk tersebut dinilai penting agar publik percaya kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. 

“Masyarakat menunggu bukti kinerjanya dalam menyelesaikan kasus-kasus dari dana aspirasi yang sudah menumpuk, bahkan mungkin telah menjadi arsip yang disimpan rapi,” kata Hariyadi.[](bna)