BANDA ACEH - Sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda Barat Selatan Aceh meminta Komisi II DPR RI dan para tokoh pembuat isu pemekaran Barat Selatan untuk…
BANDA ACEH – Sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda Barat Selatan Aceh meminta Komisi II DPR RI dan para tokoh pembuat isu pemekaran Barat Selatan untuk jujur bicara rencana yang didengungkan.
“Kami menantang (tokoh) agar jujur dan menunjukkan bukti autientik berupa surat dari Mendagri terkait rencana pemekaran ALA-Abas tersebut. Pasalnya sudah banyak menimbulkan polemik dan asumsi yang aneh-aneh dari kalangan elite, bahkan dari kalangan masyarakat Aceh itu sendiri,” kata Koordinator Barisan Mahasiswa dan Pemuda Subulusasalam, Jirin Capah, kepada portalsatu.com, Senin, 8 Februari 2016.
Jirin mengatakan, dirinya bukanlah orang yang alergi dan anti pemekaran. Bahkan, ia sangat mendukung jika rencana pemekaran tersebut dilakukan demi kebaikan masyarakat.
“Kita bukan alergi dan tidak pula anti dengan rencana pemekaran. Bahkan jika jelas untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan pasti semua mendukung,” katanya.
Sebaliknya, ia bertanya apakah itu persoalan pokok yang dialami masyarakat saa ini. Inilah yang menjadi pertanyaan besar.
“Semua itu harus dijawab secara rasional kepada rakyat Barat Selatan. Jangan sampai rakyat terus menerus jadi korban dari berbagai isu pemekaran, yang didesain tanpa ada titik terang untuk kepentingan rakyat Barat Selatan,” ujarnya.
Semestinya, sambung dia, duek pakat (musyawarah) tempo hari lebih tepatnya membahas apa yang telah dilakukan para elit-elit disana untuk mensejahterakan dan membangun Barat Selatan.
Jirin juga mempertanyakan ucapan presiden Jokowi terkait pemekaran beberapa waktu lalu ketika datang ke Meulaboh. Saat itu, lanjutnya, Jokowi mengatakan, secara fiskal untuk pemekaran memang dibutuhkan anggaran yang begitu besar dan pemekaran juga harus sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ucapan Jokowi inilah yang menjadi pertanyaan besar baginya.
Apakah pemekaran adalah solusi satu-satunya untuk menyejahterakan masyarakat Barat Selatan,” ia mempertanyakan.
Menurutnya, para elite politik harus lebih terbuka dan jangan banyak bicara soal pemekaran, jika tidak jujur. “Ayolah para elit politik kami yang selama ini menjadi penggerak pemekaran, jujur saja kepada masyarakat Barat Selatan. Jangan terlalu banyak cang panah (bicara), rakyat Barat Selatan Aceh sudah lelah. Berikan jaminan kepada masyarakat jika tidak ingin terjadi pemekaran hingga tahun 2017,” katanya.
Dikatakannya juga, ia sangat yakin bahwa yang dirindukan rakyat Barat Selatan adalah pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan. Jika perlu, katanya, silakan dilakukan survei apa yang diharapkan masyarakat, seberapa banyak masyarakat yang memahami persoalan rencana pemekaran, dan berapa banyak masyarakat yang merindukan perhatian dari wakil rakyat, tokoh-tokoh dan pemerintah khususnya.
Ia juga berujar, jangan sampai isu pemekaran dijadikan sebagai isu pengalihan akibat dari kegagalan memenuhi janji politiknya kepada masyarakat. Masyarakat berharap para elit Barat Selatan agar dapat fokus pada pembangunan masyarakat berbagai sektor baik ekonomi, insfrastruktur, SDM, optimalisasi pengelolaan SDA, dan lainnya.
“Ketika masyarakat telah diperhatikan, maka apapun yang disampaikan para elit masyarakat akan menyahuti dengan satu bahasa samina waatana. Kita rindu pemimpin yang siap dan ikhlas berkasih sayang dengan rakyatnya,” jelasnya.
Selain itu, kata dia lagi, keberadaan UUPA dan MoU Helsinki janhan terus menerus dijadikan kambing hitam dan senjata untuk menangkis isu pemekaran
Akan tetapi bagaimana MoU Helsinki dan UUPA ini dapat dijadikan sebgai kekuatan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Ia berpesan kepada SKPA wilayah Barat dan Tengah Tenggara agar tidak seperti kacang lupa kulit, jika diberi amanah.
Ia juga meminta Mendagri, sebelum mengeluarkan keputusan mengenai pemekaran tersebut, harus melihat terlebih dahulu apa mau dan keinginan masyarakat.
“Sebelum memutuskan, baiknya Mendagri melakukan survei terlebih dahulu, apakah itu yang diharapkan masyarakat,” kata Jirin.[] (tyb)
