Pemerintah Aceh juga harus konsisten melaksanakan semua butir yang terkandung dalam UUPA.
BANDA ACEH Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia ( LCKI ) Provinsi Aceh Iswadi, M.Pd., mengatakan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai saat ini tidak ada Pemilihan Gubernur. Akan tetapi, kata dia, rakyat DIY tidak pernah mempersoalkan itu, apalagi menggugat secara hukum.
Oleh karena itu, LCKI Aceh mengajak semua rakyat Aceh untuk bersatu mempertahankan UUPA, karena UU tersebut sangat susah diperjuangkan dulu, ujar Iswadi melalui pernyataan tertulis diterima portalsatu.com, Kamis, 29 Oktober 2015.
Iswadi menyampaikan itu menanggapi gugatan terhadap UUPA yang dilakukan pihak tertentu. Mantan Pembantu Dekan III FKIP Universitas Serambi Mekkah tersebut menyerukan kepada penggugat untuk membatalkan gugatan tersebut, karena akan menjadi sejarah buruk dalam perjalanan kehidupan peradaban Aceh.
Mari kita bersatu menyelamatkan UUPA, terlepas dengan kepentingan apa pun dan siapa pun UUPA harus diselamatkan. Jangan lampiaskan dendam politik dengan mengobok-obok kekhususan Aceh, ujar Iswadi.
Ketua LCKI Aceh tersebut menambahkan, Pemerintah Aceh juga harus konsisten melaksanakan semua butir yang terkandung dalam UUPA. Kepada DPRA khususnya Ketua Fraksi PA, kata dia, harus jeli melihat pasal demi pasal dalam penyusunan RAPBA 2016.
Jangan jadikan UUPA hanya untuk kepentingan politik saja seperti Lembaga WN, simbol Bendera Aceh dan Pemilukada Aceh. Akan tetapi kita berharap Pemerintah Aceh konsisten melaksanakan Pasal 182 Ayat 3 dengan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan 30 %. Kalau DPR dan Pemerintah Aceh tidak komit melaksanakan semua Pasal UUPA, maka DPR dan Pemerintah Aceh juga akan dianggap sebagai pengkhianat terhadap Rakyat Aceh, katanya.
Kalau alasan bertentangan dengan UU 1945, apakah tidak adanya Pemilihan Gubernur di DIY tidak bertentangan dengan UU 1945? Marilah kita berpikir logis demi masa depan Aceh. Jangan melampiaskan kepuasan bathin terhadap kekhukhusan Aceh, demikian Iswadi.[]
