LHOKSEUMAWE Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai anggota DPRK Lhokseumawe kaputoh urat male” atau “tidak lagi merasa malu. Pasalnya, saat anggaran daerah dilaporkan masih defisit dan pembangunan daerah stagnan, anggota dewan malah pelesiran dengan dalih kunjungan kerja (kunker) ke luar Aceh.
Keberangkatan anggota DPRK Lhokseumawe ke Makassar sama sekali tidak ada mafaat. Dari dulu modusnya sama, alasan penguatan kapasitas, studi banding atau kunker tidak, tapi hasilnya tidak pernah terimplementasikan di daerahnya sendiri, ujar Koordinator MaTA Alfian kepada portalsatu.com, Selasa, 10 Mei 2016, malam.
Alfian menyampaikan itu menanggapi kunker anggota Komisi A dan B DPRK Lhokseumawe ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ia juga meminta Komisi C dan D DPRK Lhokseumawe membatalkan rencana kunker atau studi banding ke Lombok. Sebab, menurut informasi, Komisi C dan D akan berangkat ke Lombok setelah Komisi A dan B pulang dari Makassar.
Perjalanan dinas anggota dewan itu hanya menguras anggaran daerah atau pemborosan keuangan, bahkan berpotensi terjadi mark-up dalam pengunaan uang tersebut. Sementara pertanggungjawaban perjalanan dinas mereka kepada publik dari dulu tidak pernah ada, kata Alfian.
Alfian menilai para anggota dewan itu lupa kepada rakyat yang telah memilih mereka. Kelakuan mereka juga menambah ketidakpercayaan publik kepada partai politik. Sebab mereka pergi jalan-jalan dengan memafaatkan uang negara/daerah. Ini kebijakan memalukan dan harus dihentikan. Jangan karena alasan aturan membenarkan, mereka bisa berbuat seenaknya. Mereka seharusnya menyadari, kepergian mareka tidak ada manfaat untuk rakyat, ujarnya.
