LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua BEM Universitas Malikussaleh, Zahri Abdullah, mengatakan kisruh RAPBA 2016 telah mencoreng wajah lembaga eksekutif dan legislatif.
Kami mendesak DPRA dan Gubernur untuk mengutamakan kepentingan rakyat Aceh dalam penyusunan RAPBA 2016. Jangan ada lagi tarik menarik kepentingan dalam mengelola uang rakyat sehingga APBA dapat disahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kata Zahri dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Senin, 28 Desember 2015.
Dia mengatakan pengalaman telatnya pengesahan APBA 2015 tahun lalu berdampak besar pada realisasi anggaran pembangunan 2015. Seharusnya hal tersebut menjadi pembelajaran untuk 2016.
“Kisruh seperti itu seharusnya tidak dipertontonkan setiap tahun oleh orang-orang yang kita percayakan,” katanya.
Zahri menilai adanya gesekan-gesekan politik di kalangan elit Aceh berpotensi mempengaruhi kebijakan penyusunan anggaran dan pengesahan RAPBA 2016.
“Kami mengecam apabila pengesahan RAPBA Tahun 2016 terlambat hanya gara-gara tidak terakomodir kepentingan elit-elit politik, dan jelas rakyat Aceh berada dalam kondisi jenuh dan dirugikan atas prilaku legislatif dan eksekutif atas kebijakannya. Berpikirlah untuk kepentingan rakyat Aceh dan pembangunan Aceh ke depan,” katanya.
Dia mengatakan APBA 2016 juga tidak seharusnya di-Pergubkan. Pasalnya situasi daerah Aceh sedang tidak dalam keadaan darurat atau sedang mengalami bencana alam.
Selain itu, kata dia, realisasi anggaran juga sangat membutuhkan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan serta mengawal roda Pemerintahan Aceh.
Yang rakyat Aceh butuhkan sekarang harmonisasi DPRA, Gubernur dan Wakil Gubernur demi kepentingan rakyat. (Ini) yang harus diutamakan. Kalau itu yang diutamakan tidak mungkin terjadi kekisruhan dalam pengesahan RAPBA 2016 yang dipertontonkan sekarang ini, kata Zahri.[](bna)